MANTAN Menteri Lingkungan Hidup, Sony Keraf mengimbau agar penggunaan air bawah tanah (ABT) segera dihentikan. Pemerintah harus lebih fokus pada rehabilitasi situ dan danau guna menjamin kesediaan air permukaan.
"Kalau perlu dilarang, tapi konsekuensinya harus ada penyediaan air bersih," ujar Keraf usai diskusi di Kantor Institut Hijau Indonesia, Jakarta, Rabu (22/9). Menurut dia, untuk menjaga konidis ABT, bisa dibangung tempat-tempat penampungan agar air hujan tidak terbuang seluruhnya ke sungai atau laut.
Riset Institut Hijau Indonesia mencatat pengambilan ABT di Jakarta diperkirakan berkurang hingga 66,6 juta meter kubik per tahun (m3/tahun) dari potensi yang ada sebesar 532 juta m3/tahun. Pasokan ABT itu berasal dari curah hujan sebanyak 2000 m3/tahun, namun sebanyak 1468 m3/tahun hilang di permukaan karena mengalir ke laut.
Pemakaian ABT di Jakarta sudah mencapai 251,8 juta m3/tahun, yang melebihi batas aman yaitu sebesar 186,2 juta m3/tahun. Mereka lebih memilih menggunakan ABT karena ketersedian air permukaan yang bersih sangat minim. Perusahan Daerah Air Minum DKI Jakarta pun hanya mampu mendistribusikan sebanyak 295,6 juta m3/tahun. Padahal kebutuhan air penduduk Jakarta diperkirakan tiap tahunnya sekitar 547,5 juta m3/tahun atau 150 liter per jiwa tiap harinya.
Direktur Keadilan Perkotaan Institut Hijau Indonesia, Selamet Daroyni mengatakan penyedotan ABT ini berakibat penurunan muka tanah di Jakarta sebesar 18 - 26 sentimeter per tahun (cm/tahun) pada 2005. Sayangnya, daya dukung situ yang tak begitu maksimal. Dari jumlah 226 situ dan danau di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, hanya 33 buah yang berfungsi maksimal, sisanya dalam kondisi rusak.
Keraf menambahkan, pelarangan itu tidak cukup hanya dengan menaikkan Pajak ABT. Sebab, menurut dia, bagi pengusaha atau orang-orang kaya tak berpengaruh terhadap kenaikan itu. "Tetap saja mereka mampu membayarnya berbeda dengan masyarakat kelas bawah," ujar menteri era Presiden Abdurrahman Wahid itu. Andi S Nugroho
Post Date : 23 September 2010
|
