Hasil Lokakarya Pengembangan Strategi Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, Hotel JW Marriot Jakarta 15 Januari 2004

 Sebagai tindak lanjut Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat tahun 2002-2003 di Kabupaten Solok, Musi Banyuasin, Subang dan Sumba Timur disepakati dan direkomendasikan untuk dilakukan pemasaran kebijakan dalam skala luas di Indonesia. Pembelajaran dari kegiatan tersebut telah dijadikan masukan dalam pengembangan kegiatan WASPOLA-2 yang salah satu komponen utamanya adalah Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat (Policy implementation).
 
Disamping komponen diatas, dua komponen utama lainnya mencakup pembaruan kebijakan yang dititikberatkan pada kebijakan nasional AMPL berbasis lembaga dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan manajemen. Lokakarya ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan materi dalam pengembangan kerangka acuan secara partisipatif dalam rangka pelaksanaan kebijakan di daerah.
 
Acara pertemuan ini diselenggarakan di Mutiara 2 Hall Hotel JW Marriot, Jakarta, tanggal 15 Januari 2004. Pertemuan ini dihadiri oleh 21 peserta dari unsure kelompok kerja WASPOLA dari lintas depertemen meliputi Bappenas, Ditjen Bnagda, Ditjen PMD, Departemen Kesehatan, Departemen Kimpraswil, Departemen Keuangan dan Sekretariat Waspola.
 
Acara dimulai dengan pengarahan dan pembukaan oleh Basah Hernowo (Bappenas), dilanjutkan dengan presentasi pengalaman WASPOLA-1 tahun 2002-2003 dan kerangka acuan implementasi kebijakan tahun 2004, diskusi kelompok (criteria pemilihan daerah, piranti yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, stakeholders, dan kerangka waktu pelaksanaan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat), dan ditutup dengan penutupan.

Daftar Isi:

Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Peserta Pertemuan
1.3 Waktu
1.4 Tempat
1.5 Agenda Pertemuan

2. Proses Pertemuan
2.1 Pengentar dan Arahan Pertemuan
2.2 Presentasi Pengalaman Pelaksanaan WASPOLA-1
2.3 Presentasi Kerangka Acuan Pelaksanaan Kebijakan tahun 2004
2.4 Diskusi Masukan Kerangka Acuan
2.5 Diskusi Kriteria Daerah dan Piranti (Tools) yang Diperlukan dalam Pelaksanaan Kebijakan di Daerah
2.6 Diskusi Rencana Detail Kegiatan dan Penyusunan Kerangka Waktu

Daftar Lampiran:

Lampiran 1. Sambutan Pengarahan Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas

Lampiran 2. Ringkasan Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Prasarana dan Sarana AMPL Berbasis Masyarakat

Lampiran 3. Pengalaman Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan  Prasarana dan Sarana  AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah Thaun 2002-2003

Lampiran 4. Draft Kerangka Acuan Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Prasarana dan Sarana AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah Tahun 2004

Lampiran 5. Kesimpulan Lokakarya

Lampiran 6. Daftar Peserta Lokakarya
 

Post Date : 31 Agustus 2008