 Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak bulan Juni 2004 telah bekerjasama dengan Pokja AMPL Nasional dalam rangka uji coba dan adopsi kebijakan AMPL berbasis masyarakat. Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Propinsi Bangka Belitung dalam merespon kerjasama ini adalah dengan membentuk kelompok kerja AMPL berbasis masyarakat tingkat propinsi Bangka Belitung pada bulan Juli 2004.
Sebagai Pokja yang mengurusi AMPL, dipandang perlu untuk melakukan koordinasi secara terus menerus dengan pimpro AMPL se-Bangka Belitung agar hasil pembangunan AMPL dapat berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan. Sebagai langkah awal, Pokja AMPL Propinsi Bangka Belitung menganggap perlu untuk segera melakukan sosialisasi kebijakan nasional berbasis masyarakat bagi Pimpro AMPL se-Bangka Belitung sekaligus melakukan kaji ulang bersama terhadap hasil lokakarya pendalaman kebijakan dan isu-isu strategis AMPL yang telah dilaksanakan pada penghujung bulan Agustus 2004 yang lalu.
Tujuan umum dari pelaksanaan FGD ini adalah tersosialisasikannya Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat kepada Pimpro AMPL di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan tujuan khusus dari FGD adalah terpresentasikannya Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat kepada Pimpro AMPL, kajian pelaksanaan pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya keberlanjutan AMPL Berbasis Masyarakat.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan tanggal 6 November 2004, di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang. Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Wakil Ketua Pokja AMPL Propinsi Bangka Belitung. Dilanjutkan dengan perkenalan dan perumusan harapan dari peserta kegiatan. Lalu dilanjutkan dengan presentasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, Kaji ulang dan penajaman hasil lokakarya pendalaman kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat, Hasil penajaman besaran agenda AMPL Propinsi, Hasil penajaman pemahaman daerah terhadap kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat, Identifikasi isu/permasalahan pelaksanaan pembangunan AMPL sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap paska pelaksanaan, Identifikasi isu/permasalahan pembangunan AMPL sesuai 5 asepek keberlanjutan AMPL, Identifikasi kelebihan dan kekurangan program/proyek AMPL di Bangka Belitung, serta kesepakatan pelaksanaan lokakarya II AMPL Propinsi.
Output dari FGD ini adalah deskripsi isu dan permasalahan pelaksanaan pembangunan AMPL berbasis masyarakat, daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing program/proyek AMPL yang sedang dilaksanakan di Bangka Belitung, dan kesepakatan rencana pelaksanaan lokakarya II AMPL propinsi Bangka Belitung tentang penyusunan disain desiminasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat oleh Propinsi kepada Kabupaten/Kota. Daftar Isi: Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan Proses FGD Hasil FGD Lampiran
- Daftar Peserta
Post Date : 12 Agustus 2008
|
