|
BANDUNG, (PR).-Hari ini, Jumat (1/4), Gubernur Jawa Barat dijadwalkan mencanangkan gerakan evakuasi sampah besar-besaran di wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi serta ke lima TPA yang telah disiapkan yakni, TPA Jelekong, Babakan, Pasir Impun, Pasirbuluh, dan Cicabe. Para pengusaha dan masyarakat diimbau mengambil peran lebih banyak dalam evakuasi ini. "Evakuasi sampah dilakukan terutama untuk menyambut Konferensi Asia-Afrika, 24 April 2005. Gerakan ini merupakan penanganan darurat I. Jika tidak segera ditangani, pada 30 April 2005 diperkirakan masih ada sisa sampah sebanyak 112.790 m3 di Kota Bandung dan 55.464 m3 di Kota Cimahi," kata Wagub Jabar Nu'man Abdul Hakim pada rapat koordinasi Bakorwil Priangan untuk penanganan sampah di Hotel Hyatt Regency, Rabu (30/3) malam. Disebutkan, biaya yang dibutuhkan diperkirakan Rp 4,3 miliar, 30% di antaranya atau sedikitnya Rp 1,5 miliar disumbang Pemprov Jabar untuk perbaikan infrastruktur di lima TPA yang ada. Dalam pertemuan itu Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan, di Kota Bandung diperkirakan ada sedikitnya 200 pengusaha dari bidang properti, perbankan, dan pertokoan yang bisa diajak kerja sama untuk penanganan sampah ini. "Apabila para pengusaha bisa terlibat secara langsung, beban pemerintah atas biaya penanganan sampah akan lebih ringan," katanya. TPA tidak memadai Namun, yang menjadi permasalahan, kondisi lima TPA itu sebenarnya tidak memadai. Seperti diungkap Bupati Bandung Obar Sobarna, TPA Jelekong dan Babakan kondisinya tidak layak. Jalan menuju TPA rusak berat dan di sekeliling TPA banyak berdiri rumah penduduk. Terlebih jika rekomendasi dari Tim Kerja Penanganan Masalah Sampah Kota Bandung dan Cimahi bahwa TPA-TPA itu harus dioperasikan selama 16 jam/hari, akan timbul penolakan dari warga setempat. "Sebenarnya, warga sangat keberatan karena volume sampah yang sangat besar. Warga kemudian mengajukan syarat yang saya pikir sangat wajar yaitu, perbaikan jalan, penyemprotan lalat dan nyamuk, serta pembagian kartu sehat. Kita harus memenuhi permintaan warga sebelum wilayah mereka digunakan," kata Obar. Sementara itu, Wali Kota Cimahi Itoch Tochija mengatakan, penanganan sampah menjelang KAA tidak lantas melupakan program jangka panjang. Program jangka menengah dan jangka panjang tetap akan dilakukan, karena menangani persoalan sampah harus dengan skala prioritas dan bertahap, serta membutuhkan biaya sangat besar. Seperti dipaparkan Tim Kerja, total dana yang dibutuhkan untuk penanganan sampah tahap darurat I dan darurat II sebesar Rp. 306.582.489.248,00. Di akhir pertemuan, pengusaha Istana Group menyatakan kesediaannya untuk menangani sampah di 9 titik yang ada di Kota Bandung. Menanggapi niat Istana Group, Wagub Jabar meminta kepada stakeholders lainnya untuk mengikuti langkah tersebut. Sehingga, jika setiap titik tumpukan sampah yang ada di Kota Bandung dan Kota Cimahi bisa ditangani pengusaha, pemerintah mungkin tidak perlu mengeluarkan dana Rp 4,3 miliar. Belum diajukan Ketika rencana pemberian dana bagi penanggulangan sampah itu dikonfirmasikan, Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat di Gedung DPRD Jabar, Kamis (31/3), mengatakan, pihaknya belum menerima pengajuan dari eksekutif mengenai dana bantuan yang rencananya dikucurkan untuk membereskan sampah menjelang peringatan KAA. "Tapi, pada prinsipnya legislatif sepakat dengan rencana tersebut karena penanganan sampah di Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung, juga merupakan tanggung jawab provinsi. DPRD malah masih menunggu pengajuan dari pemprov agar persoalan sampah tersebut bisa segera dikaji oleh komisi terkait," kata Ru'yat. Dikatakan, setelah ada pengajuan, komisi akan membahas pengajuan dana dari pemprov sebelum dicairkan. "Pembahasannya tergantung situasi. Kalau soal sampah, mungkin tidak akan memakan waktu," kata Ru'yat. (A-132/A-64) Post Date : 01 April 2005 |