Hargai Pohon yang Ditebang

Sumber:Kompas - 12 Desember 2007
Kategori:Climate
Untuk mengurangi pembalakan liar, setiap pohon harus diberi harga. Dengan demikian, siapa yang menebang pohon justru harus membayar.

Menteri Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Belanda Albert Gerard Koenders mengungkapkan hal itu saat berkunjung ke Jakarta, Senin (10/12).

Belanda juga akan menyampaikan usulan di atas dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali.

Koenders menjelaskan, sangat penting untuk memberi harga bagi sebuah pohon yang ditebang. "Mekanismenya harus dibuat secara internasional dan penghitungannya dirumuskan bersama-sama di Bali," katanya.

Hutan harus menjadi bagian dari sistem investasi dan perdagangan dengan mengatur perdagangan produk kayu dunia.

"Untuk itu, dunia harus tahu berapa banyak pohon yang sudah ditebang dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar itu semua. Dengan demikian, orang akan menghindari investasi di bidang kehutanan," kata Koenders.

Saat ini memang sudah agak terlambat menerapkan mekanisme memberi harga atas pohon yang ditebang karena sudah banyak hutan gundul atau dibakar. Namun, belum terlambat untuk mengupayakan, yaitu dengan membahasnya di Bali.

Konsekuensi

Setelah mengunjungi Kalimantan Tengah beberapa hari lalu, Koenders mengatakan betapa besar konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah dan rakyat Indonesia karena pembakaran hutan.

Pemerintah Belanda telah menyiapkan program kerja sama untuk menghadapi persoalan tersebut melalui kerja sama dengan masyarakat lokal.

Belanda juga menyatakan akan mendukung program yang bertujuan mengurangi pembalakan liar hingga ke angka nol. "Kami melihat program transmigrasi hanya membawa dampak negatif, bukan positif seperti yang diharapkan," ujar Koenders.

Untuk itu, Belanda menyediakan dana lima juta Euro bagi sejumlah organisasi lokal untuk memulai proses pengembangan masyarakat lokal.

Menurut Koenders, kunci utama untuk memecahkan persoalan akibat perubahan iklim adalah bekerja bersama kelompok masyarakat lokal. "Karena merekalah yang mengerti bagaimana menghadapi persoalan dengan cara mereka," katanya.

Selain isu kelestarian hutan, Belanda juga akan membawa isu mengenai sertifikasi biomassa. Hal itu penting, misalnya bagi Indonesia, yang memperoleh pendapatan besar dari ekspor biomassa. Belanda akan menandatangani letter of intent dengan Indonesia terkait biomassa ini.

"Sertifikasi ini penting agar negara seperti Indonesia tetap bisa memiliki peluang ekspor, tetapi juga tidak merusak hutan," ujar Koenders.

Energi terbarukan

Belanda juga memberikan dana tambahan untuk mendukung penggunaan energi terbarukan di negara-negara berkembang.

"Bersama Anda, kami siap mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan (mencari) energi terbarukan di Indonesia. Saya rasa kita dapat mengembangkan program yang efektif bersama- sama," katanya.

Koenders menambahkan, pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup bagi sebuah negara. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi bisa mengancam lingkungan dan memperlebar jurang antara kalangan kaya dan miskin.

Untuk mengatasi hal itu, setiap orang seharusnya bisa berkontribusi dan mendapatkan keuntungan dari pembangunan. (FRO/BSW/A10)



Post Date : 12 Desember 2007