JAKARTA--MI: Wakil Presiden Boediono menyatakan potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk di Indonesia mencapai Rp58 triliun per tahun berdasarkan studi dari Water and Sanitation Program yang dilakukan Bank Dunia.
Untuk itu dalam lima tahun ke depan, Pemerintah menganggarkan pembangunan sanitasi hingga Rp55 triliun yang juga akan menggandeng swasta dan Pemda. "Jumlah Rp58 triliun per tahun itu setara dengan 2,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) kita. Cukup besar. Itu mencakup waktu produktif yang terbuang akibat sakit, biaya kesehatan yang harus dikeluarkan karena lingkungan yang kurang baik, dan terhambatnya kegiatan kegiatan ekonomi lain," ujar Boediono saat membuka Konferensi Sanitasi Nasional 2009 di Istana Wapres Jakarta, Selasa (8/12).
Hal ini membuat pemerintah bertekad untuk mempercepat pelaksanaan upaya untuk meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat. Ini merupakan upaya untuk mencapai salah satu sasaran Millenium Development Goals.
Menurut Wapres, saat ini, di kota besar terdapat 71 persen penduduk yang menikmati fasilitas sanitasi dasar. Sementara, di desa hanya sekitar sepertiga dari seluruh penduduk. Karenanya, pemerintah menargetkan pada 2015 secara keseluruhan terdapat 59.1 persen penduduk telah memiliki akses ke sanitasi dasar yang layak. "Saya kira kita harus berusaha mencapai lebih tinggi target tersebut," tuturnya.
Di tempat yang sama, Menneg PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyatakan pada 2010-2014 pemerintah memiliki program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). "Dari aspek pendanaan, meski bukan satu satunya, dari identifikasi untuk penggalangan program PPSP lima tahun ke depan diidentifikasi kebutuhan dana Rp55 triliun. Itu total dana. Tapi tidak bisa oleh pemerintah seluruhnya, sehingga harus ada kontribusi peran serta swasta masyarakat dan pemda," kata Armida. (Tup/OL-04)
Post Date : 08 Desember 2009
|
