TIANJIN, Senin - Sekretaris Eksekutif Kerangka Kerja PBB Konvensi Perubahan Iklim Christiana Figueres, Senin (4/10) di Tianjin, China, menegaskan, perwakilan-perwakilan negara yang hadir harus segera menemukan kesepakatan dasar bersama demi terbentuknya aksi nyata menghadapi tantangan perubahan iklim.
”Ini saatnya membuat pilihan. Anda diam saja atau Anda bergerak maju. Banyak pemerintahan telah pulih kepercayaan mereka pada proses ini,” ujarnya.
Pertemuan para perunding di Tianjin akan berlangsung sepekan, menyongsong Pertemuan Para Pihak ke-16 (COP-16) Kerangka Kerja PBB Konvensi Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko, Desember nanti.
Pertemuan di Tianjin berupaya menyiapkan kesepakatan baru sebagai pengganti rezim Protokol Kyoto yang tahap pertamanya akan selesai tahun 2012. Dalam protokol itu, negara-negara maju diminta menurunkan emisi gas rumah kaca (gas karbon)—penyebab pemanasan global—sekitar 5 persen dari rata-rata emisi karbon tahun 1990.
Pada COP-15 di Kopenhagen, Denmark gagal menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara hukum. Hasil COP-15 berupa Kopenhagen Accord, di antaranya menyepakati menahan kenaikan temperatur global tidak melampaui dua derajat celsius.
Kuncinya keterbukaan
Sementara itu di Jakarta, Kepala Satuan Tugas untuk Persiapan Pembentukan Lembaga Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, berbagai lembaga yang ada di Brasil dinilai cukup efektif dan berhasil menjalankan pengurangan emisi.
Salah satu penopangnya adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat sangat terbuka sehingga masyarakat dapat terlibat. Hal itu dikatakan Kuntoro kepada pers terkait hasil studi bandingnya ke Brasil, seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Pekan lalu, Kuntoro bersama sejumlah pejabat melakukan studi banding ke Brasil, yang menjalankan program pengurangan emisi berdasarkan bantuan dana internasional. ”Pada akhirnya tidak bisa upaya pencegahan dengan menggunakan berbagai kekuatan. Namun, masyarakat yang harus terlibat. Karena masyarakat harus terlibat, jadi itu bukan sekadar pencegahan atau konservasi, melainkan sesuatu yang dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat,” katanya. (HAR/AFP/ISW)
Post Date : 05 Oktober 2010
|
