|
Jakarta, Kompas - Genangan air yang terjadi setiap kali hujan dikarenakan kondisi sistem drainase di Jakarta tidak ideal. Semrawutnya jaringan utilitas, antara lain untuk telekomunikasi dan air bersih di dalam tanah, merupakan salah satu penyebab munculnya daerah genangan baru. Jaringan utilitas itu akan direlokasi tahun 2006. Pipa-pipa tidak teratur dan saling tumpang tindih. Begitu sampah masuk dalam saluran, langsung menyumbat aliran air. Air menjadi tidak mengalir langsung ke sungai. Akibatnya, genangan di mana-mana, ujar Wisnu Soebagio, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI. Ia membenarkan, belakangan ini banyak bermunculan daerah baru genangan air. Ia tidak ingat secara rinci mengenai peta genangan air setiap terjadi hujan. Salah satu contoh, Jalan Thamrin, terutama depan pusat perbelanjaan Sarinah. Di daerah tersebut banyak jaringan utilitasnya. Kondisinya seperti itu. Akibatnya, aliran airnya dari timur ke barat tidak berjalan dengan baik. Mulai dari Jalan Sunda, Wahid Hasyim, Kebon Sirih, sampai Kali Cideng, ungkap Wisnu menjelaskan. Selain itu, daerah genangan air terdapat di Jalan Asia Afrika (terutama di kawasan Senayan dan Hotel Mulia). Untuk kawasan Palmerah hingga Rawa Belong, kata dia, penyebab genangannya adalah lumpur yang memenuhi saluran air. Belum mampu Wisnu juga mengakui, penanganan banjir yang dilakukan sepanjang tahun ini belum mampu membuat Jakarta bebas dari banjir. Pengendalian banjir yang sudah dilakukan di antaranya, pengerukan sejumlah kali, pembangunan saluran mikro dan makro, serta penggantian pompa air di sejumlah lokasi dan pembersihan aliran timur, tengah, dan barat. Sepanjang tahun ini telah dibangun sarana pengendalian Banjir Kanal Barat (BKB), pengerukan Kali Angke, Kali Item (lanjutan), pembebasan lahan Banjir Kanal Timur (BKT), dan penggantian pompa waduk Grogol, pompa Pulomas, serta pompa Kapuk. Yang sudah kami lakukan itu tidak menjamin Jakarta bebas banjir. Ini menyangkut debit air yang masuk terlalu besar dibandingkan dengan daya tampung air itu sendiri, ungkapnya. Menurut dia, banjir terjadi karena palung tidak mampu menampung air sungai. Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto menilai, upaya pengendalian banjir di Jakarta masih belum maksimal, tidak sebanding dengan alokasi dana yang sudah dikeluarkan setiap tahun anggaran. Hal senada dikatakan anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat Johny Wenas Polii. Polii mengatakan, genangan air dan banjir yang terjadi dikarenakan Dinas PU bekerja tidak maksimal. Keduanya mempertanyakan adanya sisa anggaran tahun 2005 yang belum diserap. Wisnu mengatakan, sisa anggaran itu disebabkan penawaran kontraktor lebih rendah 40 persen dari besaran proyek yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum DKI. (PIN) Post Date : 29 November 2005 |