Drainase Harus Terintegrasi

Sumber:Koran Sindo - 03 Februari 2008
Kategori:Drainase
JAKARTA(SINDO) Pemprov DKI harus membangun sistem drainase (saluran air) makro yang terintegrasi dengan 13 sungai yang ada di Jakarta. Jika sistem tersebut tidak terintegrasi, banjirakanterusterjadi di Jakarta jika hujan turundenganintensitastinggi.

Drainase harus menjadi satu kesatuan konsep pembangunan baik secara makro maupun mikro, ujar Direktur WahanaLingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Slamet Daroyni, kemarin.

Dia juga mengakui banjir yang mengenangi wilayah Jakarta karena resapan airnya sudah sangat minim.Dari 2 miliar kubik air hujan yang turun setiap tahun, hanya 25% yang mampu meresap ke tanah. Kondisi ini diperparah minimnya ruang terbuka hijau (RTH) sehingga air sulit meresap ke tanah,lanjutnya.

Dengan kondisi seperti itu,Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B), harus mengevaluasi perizinan bangunan apakah sudah sesuai dengan fungsinya atau belum.Selain itu, meninjau ulang resapan air atau RTH, membuat sumur resapan,dan membuat sistem drainase yang terintegrasi. Persoalan ini yang tidak pernah dievaluasi pemerintah, terangnya.

Anggota Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyayangkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak memprioritaskan pembangunan sistem drainase di Jakarta. Padahal, program ini menjadi unggulan Fauzi Bowo-Prijanto pada saat kampanye pada pilkada lalu.Seharusnya banjir menjadi program utama yang harus diselesaikan, ucapnya.

Menurutnya, banjir yang terjadi pada Jumat (1/2) lalu disebabkan karena sistem drainasenya buruk. Artinya, masih banyak drainase yang tidak berfungsi.Banjir pada Jumat lalu bukan karena luapan Kali Ciliwung atau hujan kiriman. Banjir disebabkan drainasenya tidak berfungsi sehingga banjir terjadi di mana-mana, tegasnya.

Kasubdin Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Pantai, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI Jakarta I Gede Nyoman Suwandi mengakui banjir disebabkan buruknya sistem drainase di Jakarta. Drainase kita memang buruk, karena itu perlu normalisasi dan pengerukan saluran air,ujarnya.

Saat ini, menurut Nyoman Suwandi, 50% drainase yang ada di Jakarta tidak berfungsi dengan optimal. Hal ini disebabkan pendangkalan saluran air dan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air.

Sebagian besar drainase yang ada perlu diperbaiki,terangnya. Selain buruknya sistem drainase, banjir yang terjadi di Jakarta juga disebabkan tidak sebandingnya water ratio, yakni luas lahan yang dapat menampung air seperti waduk, kali, situ dengan luas wilayah Jakarta.

Menurut Nyoman, saat ini water ratio yang ada hanya 2,9%,sementara luas Jakarta mencapai 661,52 km2. Idealnya,water ratio yang dimiliki 8% dari luas Jakarta,katanya. lebih lanjut Nyoman mengatakan, banjir merupakan masalah yang cukup kompleks sehingga penanganannya tidak cukup hanya dengan perbaikan drainase maupun pembangunan kanal seperti Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB). Ini memang perlu perhatian khusus,sebab pembangunan kedua kanal itu tidak cukup mengatasi banjir, tandasnya. (mohammad yamin/sucipto)



Post Date : 03 Februari 2008