|
JAKARTA (Media): Sistem pembuangan air (drainase) di Jakarta buruk. Akibatnya, Ibu Kota sulit lepas dari ancaman banjir. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menormalisasi 43 saluran yang terdiri atas sungai dan gorong-gorong pada awal 2008 menunggu disahkannya APBD. Kepala Dinas PU DKI Jakarta Whisnu Subagyo Yusuf kepada Media Indonesia, kemarin, mengatakan normalisasi sungai dan drainase sudah mendesak karena ancaman banjir terus menghantui Ibu Kota. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah mengajukan anggaran sebesar Rp539 miliar untuk normalisasi 30 ruas drainase dan anak sungai. Sementara itu bagian pemerintah pusat adalah menormalisasi 13 sungai yang melintasi Jakarta, diperkirakan menelan biaya Rp108 miliar. "Tanggung jawab kita itu untuk saluran drainase. Kalau sungai utama, itu pemerintah pusat," imbuh Whisnu. Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta, Banten, Jabar, dan pemerintah pusat sudah menyepakati pembagian kerja normalisasi sungai. Whisnu berjanji segera melakukan proses lelang setelah anggaran disetujui DPRD. "Saya akan buat strategi supaya begitu APBD diketok, tidak terlalu lama kemudian bisa dilaksanakan, tentunya secara bertahap," tandasnya. Menurut dia, ada dua hal utama yang akan dilakukan dalam normalisasi saluran, yaitu pengerukan dan rehabilitasi bantaran. "Bisa sungai utamanya yang bermasalah atau drainasenya. Atau bisa juga dua-duanya," papar Whisnu. KA terganggu Buruknya drainase tecermin dari tergenangnya sejumlah infrastruktur di Jakarta. Bahkan, hujan lebat dalam dua hari terakhir menyebabkan 40 perjalanan kereta api terganggu. Menurut Kepala Humas PT KA Daops I Akhmad Sujadi, akibat gangguan itu mereka rugi sekitar Rp40 juta. Kerugian itu timbul karena rusaknya sejumlah peralatan dan penyusutan pendapatan akibat berkurangnya jumlah penumpang. Menurut dia, banjir merendam rel di seputar Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. "Yang banjir memang cuma di Kampung Bandan, tapi karena beberapa perjalanan dialihkan lewat Manggarai, imbasnya juga ke KA-KA lain, termasuk KA luar kota sehingga terlambat 10 menit sampai 30 menit." Menurut dia, yang menjadi penyebab tergenangnya Stasiun Kampung Bandan adalah saluran drainase yang tertutup permukiman liar. Ini sudah terjadi bertahun-tahun. Sementara itu, di Tangerang, warga Perumahan Total Persada, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Periok, Kota Tangerang, yang sejak Selasa (4/12) mengungsi akibat banjir, hingga kemarin belum mendapat bantuan. Di sana pun belum terlihat posko penanggulangan banjir. Dua perahu karet yang dikirim oleh pemda setempat tidak dapat berfungsi karena bocor, sehingga warga harus menggunakan rakit yang terbuat dari pohon pisang. Sebab, ketinggian air mencapai 60 sentimeter hingga 1,5 meter. ''Sampai saat ini bantuan dari Pemerintah Kota Tangerang belum ada, sehingga kebutuhan makan dan minum kami beli sendiri,'' kata Komarudin, warga perumahan itu.(BT/Ssr/SM/J-2) Post Date : 06 Desember 2007 |