DPRD: Program Mesin Pres Sampah Tak Sesuai Rencana

 

Proposal pengadaan membahas soal teknologi, pasokan energi, sampai tingkat manfaat bagi masyarakat luas. Bahkan Dinas Kebersihan juga menyertakan teori dan kajian studi mengenai mesin yang bisa menampung 24 meter kubik itu. Karena itulah, DPRD merasa program itu layak untuk disetujui dan direalisasikan.

 

Setelah APBD 2010 disetujui, pelaksanaan program tidak tidak sesuai dengan perencanaan. Namun Syahrial buru-buru mengatakan hal itu bukan kesalahan DPRD Jakarta. Pihaknya hanya sebatas menyetujui anggaran, bukan mengawasi pelaksanaan. Pengawasan dilakukan oleh inspektorat. “Gubernur rasanya tidak benar-benar mengawasi kinerja bawahannya,” kata Ketua Fraksi PDIP itu. DPRD, kata Syahrial, baru mengetahui alat yang nganggur itu dari Koran Tempo.

 

Beberapa unit kontainer pres sampah “menganggur” di lapangan belakang Asrama Pesanggrahan Dinas Kebersihan Provinsi, Bintaro, Jakarta Selatan. Seorang petugas lapangan mengatakan, alat yang harganya miliaran rupiah itu menganggur karena kekurangan pasokan listrik. Agar bisa digunakan, tiap unit mobil pres memerlukan 5.000 watt. Namun, hingga saat ini, belum ada pasokan energi yang bisa memenuhi kebutuhan itu.

 

“Kami akan mengolah sampah menjadi kompos, yang nantinya dimanfaatkan untuk listrik,” ujar Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna kemarin. Peralatan pengolah yang terdiri atas mesin press, pencacah, serta pengayak sampah sudah tersedia. Sedangkan pengolahan sampah akan dilakukan oleh para petugas kebersihan.

 

Namun pengolahan sampah baru sebatas rencana. Para petugas kebersihan hingga kini belum dilatih untuk mengerjakannya. Menurut Eko, pengolahan sampah baru akan dikerjakan setelah ada hanggar. Hanggar yang rencananya akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum seharusnya telah dibangun pada 2011.

 

Eko menuding Kementerian Pekerjaan Umum ada di balik semua keterlambatan ini. Hanggar yang baru akan dibangun tahun ini membuat kontainer pres sampah itu belum bisa digunakan. "Jadi bukan karena salah beli," ujar Eko.

 

Program ini, kata Eko, merupakan bagian dari program “Indonesia Bersih”, yakni program bersama antara Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi dalam koordinasi Wakil Presiden Boediono. Dalam program itu, kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dijadikan sebagai pilot project. Pesanggrahan juga menjadi pilot project untuk program "Ciliwung Bersih."

 

Eko mengatakan "Indonesia Bersih" dan "Ciliwung Bersih" merupakan program terpadu yang memerlukan sinkronisasi, karena perbedaan waktu pencairan anggaran. Menurut dirinya, anggaran dari masing-masing instansi terkadang tidak turun dalam waktu yang bersamaan. L MARIA YUNIAR | SUNDARI | ENDRI K