|
Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengusulkan agar Jakarta mengolah sendiri sampahnya. Artinya, master plan sampah yang dibuat tahun 1987 menjadikan daerah luar kota Jakarta (Ciangir di Tangerang dan Bantar Gebang di Bekasi) harus segera dievaluasi agar pengelolaan sampah dilakukan di dalam kota sendiri. Untuk mengelola sampah sendiri, Pemprov DKI juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Anggota DPRD DKI menilai, sampah yang diproduksi warga Jakarta rata-rata mencapai 6.000 ton per hari sudah menjadi permasalahan yang semakin serius dan harus segera ditangani dengan lebih serius. "Master plan sampah yang ada harus dievaluasi," kata Dani Anwar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (17/12). Apalagi, kata Raja Natal Sitinjak dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tempat Pemusnahan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, Kabupaten Bogor, juga memunculkan resistensi masyarakat sekitarnya. Sahrianta Tarigan dari Fraksi Partai Golongan Karya juga meminta DKI segera mempersiapkan lokasi TPA di wilayah Jakarta, yakni TPST Duri Kosambi dan SPA Sunter untuk menggantikan TPST Bojong yang masih bermasalah. Untuk memperoleh dukungan masyarakat, kata Fathi R Shidiq dari Fraksi Kebangkitan Reformasi, Pemprov DKI perlu segera menyosialisasikan rencana kebijakan tersebut. TPST harus jalan Sementara itu, Gubernur Sutiyoso tetap bertekat akan mengoperasikan TPST Bojong pada tahun 2005 kendati sampai sekarang masyarakat sekitar masih keras menolak. Pengoperasian TPST Bojong, yang dikelola PT Wira Guna Sejahtera direncanakan mulai Maret atau April mendatang. Dua sampai tiga bulan setelah masa uji coba, TPST yang menggunakan teknologi modern itu akan resmi beroperasi. Untuk itu, telah dialokasikan dana Rp 43 miliar. (pin) Post Date : 18 Desember 2004 |