|
TERHENTINYA distribusi air PDAM Kabupaten Belitung ternyata membuat gerah para anggota DPRD Kabupaten Belitung. Apalagi, masalah ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, kasus serupa sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu.Kami akan panggil kepala PDAM dan pihak terkait untuk menjelaskan kasus ini secara konkrit. Biar dewan tahu berapa besar pendapatan dan kerugian yang diderita PDAM. Setahu saya, pemda telah membantu dana ratusan juta kepada PDAM yang digunakan untuk membantu biaya operasional. Makanya kami juga terkejut dengan kejadian ini, kata Ketua DPRD Kabupaten Belitung H Syamsudin Basari, kepada Grup Bangka Pos, Senin (27/3). Syamsudin mengusulkan agar masalah PDAM ini diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga jika masalah seperti ini tidak kunjung selesai. Dengan diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga, pemerintah daerah dinilai tidak akan terus terbebani dengan masalah ini. Kasus ini bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu manajemen yang kurang cakap, kesadaran masyarakat untuk membayar iuran air sangat kurang, serta sarana pengolahan sumber air baku kurang memadai. Makanya, lebih baik ditawarkan kepada investor yang mau mengelola PDAM ini, tandas Syamsudin. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Belitung H Thabrani Husin kepada harian ini, menuturkan, berdasarkan hasil rapat dengan pihak eksekutif beberapa waktu lalu sempat tercetus wacana agar pengelolaan air PDAM ini ditangani langsung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung. Namun, wacana ini belum terealisasi sampai sekarang karena pemkab masih melakukan pengkajian terhadap usulan tersebut. Salah satu masalah PDAM adalah air yang ada di sumber air baku PDAM sudah tercemar dan sangat kotor. Sementara, PDAM sendiri belum pernah membersihkan sumber air yang kotor tersebut. Begitu juga pipa-pipa saluran air belum juga dibersihkan sehingga air yang didistribusikan kepada masyarakat menjadi kotor. Padahal, masalah ini harus diselesaikan secepatnya, ujar Thabrani. (sya) Post Date : 28 Maret 2006 |