Jakarta, Kompas - Komisi V DPR, Senin (15/2), membentuk panitia kerja untuk membahas penanggulangan banjir kronis di Jakarta. Komisi V DPR membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, dan kawasan tertinggal.
Rapar kerja dipimpin Ketua Komisi V Taufik Kurniawan dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Lex Laksamana, serta Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syamsul Arief Rifai. Dari Badan Pertanahan Nasional diwakili Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan.
Sebagian anggota Komisi V menilai penanggulangan banjir bandang dan banjir kiriman yang melanda Jabodetabek akhir pekan lalu sudah baik. Proyek Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur (BKT) terbukti berfungsi baik sehingga luapan Ciliwung cepat mengalir ke laut. Namun, Komisi V melihat akar permasalahan bencana banjir yang berhulu pada salah urus tata ruang Jabodetabek belum tersentuh.
”Banjir adalah salah satu akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan keseimbangan tata ruang. Ini bisa menjadi tanda pemerintahan yang gagal dan bakal berdampak sistemik,” kata anggota Komisi V Fraksi PDI-P, Nuzirwan.
Akbar Faisal dari Fraksi Hanura menambahkan, penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab melayani dan melindungi warganya. Perlu diawasi kebijakan yang dikeluarkan.
Menanggapi kritik itu, Fauzi Bowo menyatakan, Pemprov DKI bekerja sesuai rencana pembangunan jangka menengah provinsi. Dalam dua tahun pemerintahannya, 2007-2009, beberapa program berjalan sesuai target, seperti BKT. Program lainnya dalam proses berjalan.
Hal senada juga mengemuka dari Djoko Kirmanto, Gusti Muhammad Hatta, Ratu Atut, dan Lex Laksamana.
Fauzi menambahkan, Jakarta tidak bisa sendiri menangani bencana banjir. Ada 12 tuntutan DKI kepada pemerintah pusat agar banjir teratasi. Tuntutan itu, antara lain, pembuatan waduk di Ciawi-Bogor, rehabilitasi situ-situ di Jabodetabek, pembangunan sodetan Ciliwung-BKT, serta pengaturan tata ruang dan reboisasi di daerah hulu.
Ratu Atut meminta hal serupa. Lex menyatakan, Jabar bersedia mengontrol keseimbangan di daerah hulu dan tengah serta harus ada aturan jelas soal insentif dan disinsentif.
Program tata ruang
Untuk itu, Syamsul Arief Rifai menyatakan, Kementerian Dalam Negeri berupaya menjembatani dengan rencana pembentukan badan koordinasi antarketiga pemerintah daerah itu. Badan koordinasi ini diproyeksikan mampu menangani penataan ruang bersama dan menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan.
Kesimpulan dari raker itu, Komisi V DPR mendesak ketiga pemerintah provinsi menjalankan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Selain itu, mendorong percepatan penanggulangan banjir, seperti normalisasi sungai, relokasi permukiman bantaran sungai, manajemen sampah, hingga rehabilitasi situ. Komisi V juga mendorong terealisasinya badan koordinasi yang mampu menjembatani ketiga provinsi dan kementerian terkait.
Khusus soal badan koordinasi, Komisi V akan membahas detailnya dalam panja. Pembentukan panja segera dibahas tersendiri agar cepat terealisasi. Rencananya, panja banjir diproyeksikan mempercepat adanya solusi penanggulangan banjir Jakarta dan dapat diimplementasikan untuk penanggulangan bencana di luar Jakarta.
El Nino
Pascabanjir Sabtu lalu, Hari Tirto Djatmiko dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan, Jakarta dan sekitarnya berpotensi diguyur hujan berintensitas ringan- sedang.
”Curah hujan cenderung berkurang karena dampak fenomena El Nino di Samudra Pasifik. Hal itu tergolong normal meski kini Jabodetabek dalam puncak musim hujan,” kata Hari.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, ada 26 lokasi rawan banjir di wilayah Kota Bekasi. Lokasi rawan meliputi kawasan permukiman dan perumahan di sepanjang tepi Kali Bekasi, yakni di Jatiasih sampai Bekasi Utara.
”Banjir Sabtu lalu karena luapan Kali Bekasi,” kata Rahmat.
Lokasi rawan banjir ada di beberapa kecamatan, yakni Jatiasih, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, dan Medan Satria. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Kota Bekasi berharap bantuan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. (NEL/ECA/COK)
Post Date : 16 Februari 2010
|
