JAKARTA, KOMPAS.com — Banjir seakan tak pernah lekang dari Kota Jakarta. Setiap tahun, bencana ini selalu menghantui warga Jakarta. Kendati demikian, Pemprov DKI tidak pernah tinggal diam.
Berbagai upaya terus dilakukan guna menyelamatkan warganya dari ancaman banjir. Hanya, penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama berdasarkan tahapan program yang jelas dan sistematis.
Tahapan tersebut telah tertuang dalam masterplan yang dibuat pada 1980-an tentang penanganan banjir. Kini, masterplan ini dalam tahap updating karena di dalamnya terdapat komponen saluran air.
Prinsipnya, Pemprov DKI telah konsisten melakukan masterplan itu melalui dedicated program yang diajukan dalam rencana kerja pembangunan.
Gubernur DKI Fauzi Bowo menyebutkan, untuk mengatasi masalah genangan air, DKI telah memiliki banyak saluran yang terbagi dalam tiga jenis, yakni saluran makro, mikro, dan penghubung.
Selain itu, DKI juga memiliki 33 polder, yakni tempat penampungan air sementara. Dari sana air langsung dipompa untuk dibuang ke laut. Ke depan DKI akan menambah 15 polder sehingga nantinya akan memiliki 48 polder. Polder terbesar yang dimiliki DKI terdapat di kawasan Waduk Pluit.
Namun, sambil menunggu pembangunan 15 polder itu, DKI juga terus melakukan pemeliharaan terhadap 310 unit pompa-pompa pengendali banjir yang telah beroperasi. Kemampuan semua pompa ini dapat menyedot air dengan kekuatan 330,12 meter kubik per detik. Pompa itu secara serentak bekerja untuk menyedot air jika ketinggian air di sungai dan kali sudah meninggi.
Masih terkait dengan penanganan banjir, Pemprov DKI juga melakukan program pemeliharaan sungai, pompa saringan sampah, dan pintu air. Anggaran untuk program ini selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu pada 2007 dianggarkan Rp 52,329 miliar, pada 2008 sebesar Rp104,2 miliar, dan pada 2009 dianggarkan sebesar Rp 293,5 miliar.
Tidak hanya itu, normalisasi kali dan sungai terus menjadi dedicated program dalam APBD DKI. Setiap tahunnya, Pemprov DKI terus menganggarkannya dengan jumlah yang cukup besar. Seperti pada APBD 2007, dianggarkan sebesar Rp 72 miliar, tahun 2008 dianggarkan Rp 130 miliar, dan tahun 2009 dialokasikan Rp 82 miliar.
Gubernur mencatat, genangan air yang terjadi selama ini sebenarnya disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah meluapnya beberapa saluran air akibat dari banyaknya sampah sehingga air tidak mengalir secara normal. Kemudian adanya permukaan air laut yang meningkat sehingga terjadi rob.
“Untuk mengatasi ini semua harus diperhitungkan dengan pola atau masterplan penanggulangan banjir,” ujar Fauzi Bowo, Rabu (2/12).
Post Date : 02 Desember 2009
|
