Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan semua petugas menghadapi banjir yang diperkirakan datang sampai April. Kesiagaan diperpanjang satu bulan setelah ada peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai ancaman hujan deras.
”Saya tidak akan menurunkan kesiagaan para petugas sampai April. Semua tetap bertugas di pos masing-masing untuk membantu warga mengatasi dampak banjir,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Selasa (23/2) di Balikota DKI Jakarta.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan hujan deras masih dapat terjadi di Jakarta dan sekitarnya sampai April. Kombinasi hujan deras di kawasan Bogor yang menjadi hulu 13 sungai utama di Jakarta, hujan deras di Jakarta, dan pasang naik air laut masih dapat menimbulkan banjir di Jakarta.
Ancaman banjir terutama berada di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.
Menurut Fauzi, selain menyiagakan petugas untuk mengatasi dampak banjir, pihaknya juga terus membersihkan saluran drainase mikro untuk mencegah timbulnya genangan di permukiman dan jalanan.
Sungai dan saluran air makro yang sudah dikeruk dan dinormalisasi akan dijaga sehingga kemampuannya menampung dan mengalirkan air tetap maksimal.
”Ketinggian air di Pintu Air Katulampa pada dua minggu lalu lebih tinggi daripada saat banjir besar tahun 2007. Namun, dampak banjir kiriman itu tidak separah tahun 2007 karena air mengalir cepat melalui Kanal Barat, yang sudah dikeruk dan daya tampungnya bertambah 50 persen,” kata Fauzi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Budi Widiantoro mengatakan, semua petugas pemantau pintu air dan penunggu rumah pompa terus disiagakan untuk mengatasi kemungkinan banjir di Jakarta. Semua peralatan penanganan banjir juga dalam kondisi siap pakai setiap saat.
DKI memiliki 179 pompa permanen dengan kemampuan sedot air sebanyak 290 meter kubik per detik, 83 pompa bergerak berkapasitas 20 meter kubik per detik, 93 pintu air pengendali banjir di 34 lokasi, dan 26 situ retensi dengan total luas 122 hektar. ”Kami yakin ketinggian air dan luas daerah yang terkena banjir di Jakarta tahun ini lebih kecil dibandingkan saat tahun 2007 dan 2008,” kata Budi.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, mengatakan, untuk memastikan berkurangnya ketinggian air dan luas wilayah yang terkena banjir, Pemprov DKI Jakarta seharusnya segera mengeruk ke-13 sungai utama. Dengan bertambahnya kapasitas sungai, banjir kiriman tidak akan berakibat terlalu buruk bagi warga Jakarta, kecuali yang tinggal di bantaran sungai.
Keberhasilan Kanal Barat mengalirkan banjir kiriman dari hulu Sungai Ciliwung dengan cepat menjadi pelajaran mengenai pentingnya normalisasi sungai. Di sisi lain, sungai dan saluran drainase yang sudah dinormalisasi harus dijaga agar bantarannya tidak lagi diserobot oleh pemukim liar.
Menanggapi hal itu, Fauzi mengatakan, pengerukan 13 sungai utama baru akan dimulai pada Agustus 2010. Dana pinjaman lunak dari Bank Dunia sebesar Rp 1,594 triliun baru akan cair pada Juni.
”Pengerukan dan normalisasi 13 sungai utama itu akan berperan besar dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta pada tahun-tahun mendatang. Minimnya daya tampung sungai yang tidak pernah dikeruk selama 30 tahun merupakan salah satu penyebab banjir,” kata Fauzi.
Perbaikan di PLTGU
Dalam kesempatan itu, Fauzi meminta pihak PLTGU segera memperbaiki kerusakan pintu air yang menyebabkan genangan air laut. Perbaikan diperlukan agar genangan tidak melimpas keluar dan mengganggu warga.
”Perbaikan pintu air itu merupakan tanggung jawab PLTGU, bukan Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap kerusakan itu segera diperbaiki demi kepentingan mereka dan agar tidak mengganggu warga,” kata Fauzi. (ECA)
Post Date : 24 Februari 2010
|
