DKI Harus Punya Lahan untuk Sampah Sendiri

Sumber:Kompas - 27 Nopember 2004
Kategori:Sampah Jakarta
Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya tidak lagi menggantungkan diri pada daerah lain untuk menggunakan lahan mereka sebagai tempat pembuangan akhir sampah warga Ibu Kota. Sebagai sebuah kota besar, sudah saatnya setiap daerah memiliki pengolahan sampah sendiri dan tidak menggantungkan lahan di luar daerahnya.

Demikian dikatakan anggota DPD dari Jakarta, Sarwono Kusumaatmadja, seusai bertemu dengan Gubernur Sutiyoso, Jumat (26/11). Dalam pertemuan itu, Sarwono yang juga mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup didampingi tiga anggota DPD DKI Jakarta lainnya, yaitu Ny Moerdiati Sudibyo, Biem Benyamin, dan Marwan Batubara.

Pertemuan dimaksudkan untuk meminta masukan dari Gubernur Sutiyoso mengenai berbagai permasalahan Jakarta. Di antaranya menyangkut perumahan, sampah, dan banjir kanal timur. Selanjutnya, masukan itu akan diperjuangkan ke pemerintah pusat.

"Untuk kota besar seperti Jakarta, pengolahan sampah harus dengan teknologi tinggi. Makanya DKI harus siap dengan mengelola sampahnya sendiri seperti Singapura, Kuala Lumpur, dan Tokyo," kata Sarwono mengenai kemungkinan penutupan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, Bogor, menyusul insiden amuk massa saat akan dilakukan uji coba Senin lalu.

Desakan agar DKI menyediakan lahan sendiri untuk pengelolaan sampahnya juga datang dari Wakil Ketua Komisi D (membidangi pembangunan) Muhkayar. Menurut dia, pengolahan sampah di wilayah masing-masing itu lebih bagus daripada menggantungkan diri kepada daerah lain.

Dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) DKI Jakarta tahun 2003, katanya, DKI berencana mengolah sampah di sumbernya. Yakni di tingkat rumah tangga (sampah yang dihasilkan 57 persen), pasar (30 persen), serta hotel dan industri (13 persen). "Rencana sudah ada. Sebenarnya kalau mau konsisten amanah Repetada itu dijalankan," katanya.

Tanggung jawab Bogor

Terkait dengan masalah kerusuhan di TPST Bojong, Sarwono menilai Pemprov DKI tidak perlu ikut campur. "Itu adalah urusan pengusaha dengan Pemkab Bogor," ujar Sarwono.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla meminta agar TPST Bojong harus tetap berjalan. "Kalau tidak, bagaimana sampah DKI yang berasal dari jutaan warganya itu? Coba bagaimana penyelesaiannya? Jadi, sebaiknya diuji coba dululah," ujar Wapres seusai shalat jumat di Istana Wapres kemarin.

Menurut dia, setiap program pemerintah yang memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat dan telah direncanakan cukup lama serta telah mendapatkan izin, harus terus dijalankan. Kalaupun muncul kritik dan protes dari masyarakat, itu harus diselesaikan dengan baik.

Terhadap aksi kekerasan yang muncul pada protes di TPST Bojong belum lama ini, Wapres meminta agar tidak dilihat dari satu sisi saja.

Tim kecil

Masih berkait dengan kerusuhan di TPST, Kementerian Lingkungan Hidup kemarin menurunkan tim kecil untuk mencari fakta. Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, tim itu akan menemui seluruh pihak terkait di sana, seperti masyarakat Bojong, Pemkab Bogor, dan PT Wira Guna Sejahtera. "Sekarang fact finding dulu untuk melihat bagaimana persoalannya. Dari hasil yang diperoleh, kemudian dibuat rekomendasi kepada semua pihak yang terkait dengan masalah itu," katanya.

Pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, sehari sebelumnya, Rachmat mengemukakan bahwa masyarakat belum siap menerima keberadaan TPST karena sosialisasinya belum optimal. (pin/har/lam/gsa)

Post Date : 27 November 2004