DKI Gagal Antisipasi Banjir

JAKARTA – Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Jakarta Selatan terjadi akibat lemahnya sistem pencegahan. Pemasangan pompa air di sejumlah kawasan rawan banjir pun tidak maksimal. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta E Syahrial mengatakan, sejumlah alat penanggulangan banjir berupa pompa penyedot tidak berfungsi maksimal. 

 

Seharusnya banjir tidak terjadi jika keberadaan pompa tersebut berfungsi maksimal. ”Kita menyayangkan kebanjiran di Jakarta Selatan ini.Padahal, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PU (Pekerjaan Umum) DKI Jakarta telah menyiapkan alat pompa air di seluruh wilayah.Termasuk juga di sekitar Jakarta Selatan untuk menyedot genangan,”kata E Syahrial kemarin. 

 

Menurut dia, banjir yang melanda Petogogan, Jakarta Selatan diduga alat pompa sedot air tidak berjalan maksimal, sehingga menimbulkan genangan ketika adanya hujan lebat. ”Apakah semua pompa air itu berjalan dengan baik. Bagaimana pula fungsi alat tersebut apakah sesuai dengan kapasitas. Bila ada,kenapa masih merendam ribuan rumah warga,” sambung ketua Fraksi PDIP ini. Dia mengakui geografis DKI Jakarta berada di bawah permukaan laut.Tentu saja ancaman banjir tidak dapat dihindari. 

 

Akan tetapi, sebagai manusia harus ada usaha untuk mengatasi banjir agar tidak menelan korban banyak dan menimbulkan kerugian besar. Sebelumnya,RW 01,02,dan 03, Petogogan terdapat 1.700 kepala keluarga (KK) terganggu aktivitasnya akibat banjir. Air setinggi satu meter merendam rumah dan jalan akses warga. Sementara itu, ratusan rumah di 3 RT di RW 07 Kelurahan Ulujami terendam akibat tanggul Kali Pesanggrahan jebol sepanjang 20 meter.Hingga sekarang, tanggul tersebut belum diperbaiki. 

 

Sementara itu,banjir kiriman yang melanda Kampung Pulo, Jakarta Timur mulai surut. Warga sudah mulai membersihkan lumpur yang dibawa air.Kawasan tersebut sempat terendam akibat luapan Kali Ciliwung. Namun demikian, genangan masih terlihat di sejumlah lokasi. Nurdin,41,warga yang tinggal di gang 5 Kampung Pulo, masih khawatir terjadi banjir kiriman karena kawasan Bogor dilanda hujan deras.Meskipun sering dilanda banjir, Nurdin dan warga lainnya enggan pindah. 

 

”Di sini biasanya banjir datang apabila hujan turun deras di kawasan Puncak Bogor,”tuturnya. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PU DKI Jakarta Tarjuki membantah dinilai gagal mengantisipasi banjir. Menurut dia, program pencegahan banjir sudah berjalan maksimal.Pihaknya mengaku sudah menyiapkan 344 unit pompa pengendali banjir. Semua alat itu tersebar di 120 lokasi dengan kondisi siap fungsi.Pompa air ini memiliki kapasitas sedotan air ini sekitar 356,95 m3/ detik. 

 

”Alat kita sudah siap untuk mengantisipasi banjir.Semua itu dalam kondisi siap jalan,”kata Tarjuki. Kepala Dinas PU DKI Jakarta Erry Basworo menambahkan, antisipasi banjir juga melakukan pembangunan saluran air,pompa air,dan waduk. Antisipasi lain juga dengan membangun tanggul pengaman pantai untuk mengantisipasi rob. ”Kini telah dibangun tanggul di kawasan Pantai Muara Angke,Muara Baru, Marunda, dan Cilincing untuk menahan limpasan air laut,”ujar Erry. 

 

Dia menyebutkan, selain memiliki alat pengendali banjir, yaitu 344 pompa, Dinas PU juga membangun 55 waduk,93 pintu air, 7 titik pantau sistem peringatan dini, dan 51 posko piket banjir. Selain itu, juga disiapkan 17 lokasi penangkar curah hujan,26 situ dan waduk retensi,47 polder,serta 442 km saluran makro di lima wilayah. ”Pada 2010, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil menangani 35 titik rawan banjir,2011 sebanyak 70 titik rawan banjir, dan sisanya 80 titik tengah direncanakan,”klaimnya. 

 

Di bagian lain,Pemprov Banten mengakui anggaran untuk penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan masih minim. Akibatnya, normalisasi sejumlah sungai di tiga wilayah itu belum maksimal. Menurut Gubernur Banten RatuAtut Chosiyah,penanganan normalisasi sungai di wilayah Tangerang itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane dan Cidurian. 

 

”Untuk pengelolaan sungai yang ada di Banten itu memang tanggung jawab pemerintah pusat,”kata Atut kemarin. Belum maksimalnya normalisasi itu,menurut Atut, karena anggarannya masih minim.” Memang sungai yang ada di Tangerang pernah dilakukan pengerukan,”ujarnya. 

 

Pada 2006 lalu, saat terjadi bencana banjir di tiga provinsi yakni DKI Jakarta,Jawa Barat, dan Banten,wakil presiden yang saat itu masih M Jusuf Kalla berencana memberikan bantuan anggaran untuk normalisasi sungai dalam tiga tahap selama tiga tahun. Namun, Atut tidak mengetahui sejauh mana realisasi rencana tersebut. ilham safutra/ dian ramdhani/ teguh mahardika