DKI Butuh Rp 20 Triliun

Jakarta, Kompas - Upaya antisipasi banjir secara menyeluruh di Jakarta membutuhkan kerja sama yang konsisten dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah perbaikan lingkungan dan infrastruktur dari hulu sampai ke hilir membutuhkan dana Rp 20 triliun.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Senin (20/10) di Balaikota DKI, mengatakan, upaya antisipasi banjir harus dilakukan dengan merevitalisasi situ-situ di kawasan hulu sungai dan menghijaukan kawasan tangkapan air.

Jakarta dilalui oleh 13 sungai yang melintasi dua provinsi, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Banjir besar karena luapan ke-13 sungai itu selalu didahului oleh banjir kiriman dari kawasan hulu.

”Situ-situ yang ada tidak dapat mengalihkan aliran air karena banyak yang mengalami pendangkalan. Penggundulan hutan menyebabkan air hujan menggelontor begitu saja ke Jakarta melalui sungai,” kata Prijanto.

Perlu juga dibangun Waduk Ciawi di Bogor dan Waduk Limo di Kabupaten Tangerang untuk mengendalikan aliran sungai dan cadangan air minum. Waduk Ciawi dibutuhkan untuk mengendalikan aliran Sungai Ciliwung, dan Waduk Limo untuk mengendalikan aliran Sungai Angke.

Oleh sebab itu, butuh kerja sama untuk melakukan revitalisasi situ, reboisasi, dan pembangunan waduk dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten/kota yang dilalui ke-13 sungai itu.

Penanganan banjir juga harus dilakukan di aliran sungai bagian tengah, terutama yang memasuki wilayah Jakarta. Sungai-sungai di wilayah ini, termasuk anak sungai dan saluran kolektor lingkungannya, tidak dikeruk selama 30 tahun sehingga badan sungai menjadi dangkal dan sempit.

Pembangunan Banjir Kanal Timur dan normalisasi Banjir Kanal Barat juga harus menjadi fokus antisipasi banjir. Normalisasi sungai-sungai itu meliputi pengerukan, pembebasan lahan, penurapan, dan pembuatan jalan inspeksi untuk mengawasi sungai.

Berdasarkan perhitungan Pemprov DKI Jakarta, normalisasi sungai-sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat membutuhkan dana Rp 13,534 triliun. Normalisasi di anak sungai yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta membutuhkan dana Rp 2,672 triliun.

Di bagian muara, DKI Jakarta membutuhkan pompa yang dilengkapi dengan sistem polder karena sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Hal itu membuat genangan air sulit mengalir dan harus disedot lalu dibuang ke laut.

Sebanyak 17 sistem polder baru harus dibangun untuk mengatasi genangan banjir di kawasan itu. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ke-17 polder itu Rp 4,181 triliun.

Prijanto juga berharap pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat mau bersama dengan Pemprov DKI Jakarta menyusun langkah-langkah menanggulangi banjir. Langkah-langkah itu harus disusun secara terprogram dari tahun ke tahun sehingga jelas target pencapaiannya.

Meskipun terlihat besar, dana antisipasi banjir hanya tiga kali kerugian yang ditimbulkan oleh banjir besar 2007, Rp 8 triliun. Jika dikerjakan lebih cepat, kerugian akibat banjir dapat diminimalkan. (ECA)

Post Date : 21 Oktober 2008