|
Jakarta, kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mencari terobosan yang tepat untuk memudahkan investor yang tertarik mengelola dan mengolah sampah warga Ibu Kota. Investor perlu diberi kemudahan supaya bisa segera memanfaatkan sampah yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Rama Boedi, Jumat (10/11), mengatakan, sampah Jakarta yang mencapai 6.000 ton per hari itu harus segera ditangani. Sampah tidak bisa lagi dibuang begitu saja, tetapi harus mulai dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Namun, untuk membuat investor tertarik mengelola dan mengolah sampah saat ini cukup mengalami kendala. Selain ada penolakan masyarakat meskipun teknologi pengolahan sampah yang dilakukan modern dan tidak mencemari lingkungan, kendala lain justru datang dari pemerintah pusat. Adanya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, yang juga diberlakukan dalam pengelolaan sampah, dinilai menghambat percepatan perbaikan penanganan sampah. Dalam ketentuan baru ini, penyediaan infrastruktur yang bekerja sama dengan swasta harus melalui lelang. Dalam kenyataannya, hal itu sulit dilakukan untuk sarana pengelolaan sampah. Sebab, untuk penanganan sampah ini investor biasanya sudah siap dengan dana dan teknologinya yang memiliki hak paten. "Saat ini kami sedang mencari terobosan dan bentuk yang cepat supaya investor itu bisa masuk tanpa harus lelang. Sampah di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, misalnya, harus ditangani dengan cepat. Seharusnya investor diberi kemudahan-kemudahan karena bisnis sampah ini tidak selalu menguntungkan," ujar Rama. Sejumlah pihak juga menanyakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Pudong City Heat Energy, Shanghai, China, akhir Oktober lalu. Padahal, dari kunjungan itu Indonesia bisa belajar bahwa perusahaan itu tak hanya mengelola pembuangan sampah kota Pudong, tetapi juga mengolahnya untuk menghasilkan tenaga listrik dengan menggunakan energi panas. Volume sampah bisa berkurang hingga 90 persen. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso saat memberikan kuliah umum di Universitas Jayabaya pada Senin lalu mengakui penanganan sampah di Jakarta belum berhasil. Investor-investor yang serius justru kabur karena provokasi pihak tertentu kepada masyarakat setempat. Meski menyadari bahwa pembuangan sampah dengan sistem buang-uruk atau penimbunan terbuka itu mahal dan ketinggalan zaman, hingga saat ini DKI masih mengandalkan sistem itu di TPA Bantar Gebang. "Open dumping itu harus dihentikan jika kita masih sayang kepada anak cucu. Dampaknya terhadap lingkungan memang cukup besar. Untuk menangani sampah sudah perlu teknologi tinggi dan sampah itu dimanfaatkan," ujar Sutiyoso. (ELN) Post Date : 11 November 2006 |