PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim guna menertibkan pencurian air bersih melalui sambungan liar yang marak akhir-akhir ini. Saat ini, tingkat kehilangan air bersih dari illegal connections atau sambungan liar masih tinggi.
Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan Pemprov Jakarta akan membentuk tim penertiban pencurian air merupakan gabungan dari Pemprov Jakarta, lima Pemerintah Kota Administrasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI, dan Polda Metro Jaya. “Kita sedang memikirikan struktur timnya. Khusus Satpol PP harus ada satuan tugas yang kerja khusus menyelesaikan masalah-masalah pencurian air,” katanya di Jakarta, Jumat(2/7).
Tim ini akan bertugas menertibkan para pengguna air tanah dalam kapasitas besar yang tidak terdaftar atau ilegal. Mereka akan diminta segera berpindah menggunakan air pipa untuk mendapatkan air bersih.
Untuk itu, Pemprov Jakarta akan mengevaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dan penanganan air bersih yang dilakukan operator air bersih, yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta. “Evaluasi ini karena saya tidak puas dengan penanganan air bersih di Jakarta. Ternyata volume air bersih yang hilang dan tidak sampai kepada konsumen masih relatif tinggi,” ujar dia.
Secara menyeluruh, total kehilangan air operator air bersih, yakni PT Palyja dan PT Aetra mencapai 46 persen, sekitar 23 persen di antaranya oleh sambungan liar.
Direktur Utama PAM Jaya, Maurits Napitupulu, mengatakan, dalam penertiban terhadap pencurian air, tim akan berada di garis depan. PAM Jaya bersama dengan dua mitra akan berada di belakang tim untuk mendukung tindakan itu.
“Selama ini, kita di depan. Ternyata tidak efektif dalam menekan tingkat kehilangan air akibat illegal connections itu,” ucap Maurits.
Sebelum penertiban, PAM Jaya bersama dua operator air akan sosialisasi dulu kepada seluruh warga Jakarta. Mereka akan mengingatkan agar tidak mencuri air lagi. Kemudian, identifikasi wilayah berbagai tempat yang ditengarai terjadi kehilangan air.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendukung upaya Pemprov Jakarta yang akan menertibkan pencurian air bersih. Namun DPRD menekankan, pemprov mengevaluasi kinerja PT Aetra Air Jakarta, salah satu operator air bersih di Jakarta, yang tidak memberikan pelayanan memuaskan. Ahmad Husein Alaydrus kepada Jurnal Nasional, Jumat (2/7) setuju saja jika pemprov membentuk tim untuk menertibkan pencurian air. “Tapi PT Aetra itu tak benar kinerjanya. Saya menduga, dia melakukan korupsi.”
Dia mengatakan, meskipun tak terpuaskan, tapi masyarakat tetap harus membayar tagihan air bersih. Husein meragukan klaim pencurian air bersih 46 persen yang dituduh operator dilakukan masyarakat. "Itu tak mungkin salah masayrakat. Itu akal-akalan PT Aetra dengan meteran yang tak benar. Padahal, air yang tak mengalir, tapi masyarakat tetap harus bayar. Saya mengimbau agar Gubernur memutuskan hubungan kerja dengan PT Aetra," ucap Husein.
Dia menegaskan, yang menjadi persoalan utama terkait masalah air bersih Jakarta ini, bukanlah pencurian air oleh masyarakat melainkan, pelayanan operator kurang memadai dan tidak memuaskan masyarakat. "Perbaiki dulu pelayanan itu.” Abdul Razak/Andi Sapto
Kutipan: Yang menjadi persoalan utama terkait masalah air bersih Jakarta ini, bukanlah pencurian air oleh masyarakat melainkan, pelayanan operator kurang memadai dan tidak memuaskan masyarakat
Post Date : 03 Juli 2010
|
