|
BANYUWANGI - Posisi Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banyuwangi, H Nasir Bashrawi digoyang. Sejumlah politisi DPRD mendesak Nasir untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirut perusahaan milik daerah itu. Anggota Komisi B DPRD Banyuwangi, Khairullah Nahrowi mengatakan, selama PDAM dipimpin Nasir, kinerja pelayanan sangat buruk. Padahal, kata dia, selain berfungsi sebagai perusahaan daerah, PDAM juga sebagai lembaga pelayan masyarakat di bidang penyediaan air. "Fungsi sebagai perusahaan daerah untuk menyuntik dana terhadap PAD okelah. Tapi di bidang pelayanan nilai mengenaskan," kata Khairullah. Berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD, lanjut Khairullah, pelayanan PDAM kepada konsumen sangat rapuh. Meski konsumen sudah beberapa kali melapor, ungkap Khairullah, ternyata belum mendapatkan respon dari PDAM. Padahal, lanjut dia, setiap bulannya, para pelanggan itu dituntut aktif membayar kewajibannya sebagai pelanggan. "Kewajiban diminta terus, tapi tidak dibarengi dengan pelayanan yang memadai. Ini kan sangat ironis," katanya. Keluhan yang masuk ke DPRD, beber Khairullah, rata-rata mengeluhkan sering macetnya air yang mengalir ke rumah pelanggan. Keluhan seperti itu, kata Khairullah, setiap bulan pasti ada yang masuk ke DPRD. "Keluhan macetnya air itu persoalan lama. Bukan hanya terjadi pada tahun dan bulan ini saja. Sayangnya tidak segera mendapat tanggapan," ujarnya. Keluhan macetnya aliran PDAM ini, jelas dia, tidak hanya dialami masyarakat, tapi juga terjadi di kantor-kantor pemerintahan. Di kantor DPRD saja, ketua FKB ini, kemacetan air seringkali terjadi. "Hal yang sama juga terjadi di beberapa kantor pemerintahan lainnya, perumahan. Ini ironis, pendapatan meningkat tapi pelayanan anjlok," kata Khairullah. Karena itu, lanjut Khairullah, kalau sekiranya direksi PDAM tidak sanggup memberikan pelayanan kepada masyarakat dan konsumen sebaiknya dirut mundur dari jabatannya agar masyarakat tidak terus menerus jadi korban. "Kalau direksi tidak mau tahu terhadap keluhan masyarakat, lalu bagaimana jadinya. Perusahaan itu kan milik rakyat. Tapi anehnya tidak mau terhadap keluhan rakyat," ketusnya. Ketika Gubernur Jatim Imam Utomo mencanangkan pelayanan prima, kata Khairullah, semua daerah termasuk Banyuwangi, sudah menyatakan sanggup memberikan pelayanan prima. "Lho kok malah pelayanan PDAM selalu dikeluhkan masyarakat. Ini kan kontras dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah provinsi Jatim," tambah Khairullah. Lalu bagaimana tanggapan Dirut PDAM? "Air sering macet bukan karena sengaja. Namun karena ada pengurangan debit air dari sumber yang selama ini menyuplai air kepaa konsumen," tegas Dirut PDAM, Nasir Bashrawi. Menurut Nasir sejak adanya perusakan tandon air di Kalipuro, debit air berkurang sekitar 50 liter perdetik. Sebelumnya, debit air mencapai 213 liter perdetik. Setelah terjadinya perusakan tandon itu, debit air kini tersisa sekitar 163 liter perdetik. "Sekarang kita sedang berusaha untuk mencari sumber air baru untuk mengganti debit air yang hilang tersebut. Bahkan, kita sudah merencanakan untuk menggali sumur, jika tidak menemukan sumber mata air," tegasnya. Menurut Nasir, sering macetnya air tersebut baru terjadi setelah adanya perusakan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, kata dia, aliran air ke pelanggan tetap lancar. "Kita harapkan semua pihak bisa memahami kendala yang sedang dihadapi PDAM. Bukan kita tidak mau menindak lanjuti keluhan masyarakat, tapi kita sedang bekerja keras untuk segera mengatasi persoalan itu," ujarnya. Terkait dengan desakan agar dirinya mengundurkan diri, Nasir menanggapi tidak terlalu serius. "Itu hak DPRD untuk bersikap. Hanya saja, melihat persoalan harus secara proporsional dan profesional," pintanya. (afi) Post Date : 10 Agustus 2005 |