Bagi masyarakat Jambi, siapa yang tidak tahu Pulau Pandan. Kampung yang selalu banjir pada musim hujan. Saking seringnya didatangi banjir, setiap rumah pun memiliki perahu sendiri.
Pada awal tahun ini, banjir sudah dua kali terjadi. Januari lalu, banjir berlangsung selama sepekan. Air kemudian sempat surut, tetapi hanya sesaat. Sudah tiga pekan ini banjir kembali terjadi.
”Banjirnya lebih parah dari tahun lalu. Lebih lama dan lebih sering terjadi,” ujar Yan, warga Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Pulau Pandan terletak sangat dekat dengan Sungai Batanghari dan Danau Sipin. Ketika intensitas hujan meningkat, kampung ini pasti akan banjir. Ketinggian banjir rata-rata mencapai 1 meter.
Menurut Yan, warga sudah punya sinyal sendiri untuk menghadapi banjir. Kalau air mulai menggenang, barang-barang langsung dipindahkan ke lantai atas rumah. Dari 500 lebih rumah berpanggung yang ada di kampung ini, tak satu pun luput dari banjir.
Satu-satunya tempat yang kering adalah jembatan di atas pipa milik PDAM Tirta Mayang, yang lalu dijadikan posko banjir. Setiap orang yang mau masuk ke permukiman itu harus memarkir kendaraan mereka di atas jembatan, kemudian menggunakan perahu untuk sampai ke rumah yang dituju. Pasokan bantuan makanan atau tenda juga transit di jembatan itu.
Berdasarkan tata ruang Kota Jambi, Pulau Pandan sebenarnya bukan dialokasikan sebagai kawasan permukiman. Pemerintah daerah setempat mengidentifikasi kawasan itu sebagai retensi atau lokasi persinggahan air karena letaknya paling rendah dari kawasan sekitarnya.
Pemerintah pernah merelokasi masyarakat ke daerah transmigrasi di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Belakangan, Pulau Pandan malah semakin ramai oleh pendatang. Penghuninya kini lebih dari 1.000 keluarga. ”Semua orang sudah tahu bahwa daerah ini langganan banjir, tetapi tetap banyak yang datang dan membangun rumah di sini,” ujar Suhaimi, salah satu ketua RT setempat.
Menurut Suhaimi, harga tanah di kampung itu sangat murah, Rp 30.000-Rp 50.000 per meter persegi. Padahal, hanya 100 meter dari kampung itu harga tanah sudah mencapai Rp 150.000-Rp 200.000 per meter persegi. ”Makanya mereka rela mengalami banjir setiap tahun,” ujar Suhaimi.
Para pendatang umumnya kalangan ekonomi lemah dari wilayah Sumatera Selatan. Mereka mengadu nasib sebagai pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo dan tinggal di Pulau Pandan karena lokasinya hanya berjarak 1 kilometer dari pasar. Cukup berjalan kaki untuk sampai ke pasar.
Untuk mengantisipasi banjir, mereka membangun rumah panggung kayu sederhana. Belakangan, warga membangun bagian bawah rumah secara permanen. Ketika terjadi banjir, air langsung masuk ke rumah.
Yahbani, warga setempat, mengaku sudah 38 tahun menetap di Pulau Pandan. Setelah sebelumnya menumpang dengan orangtua, ia membangun rumah sendiri pada tahun ini. Banjir tidak menjadi masalah berarti baginya. Ia bahkan memanfaatkan banjir dengan menyewakan perahu bagi para tamu. ”Lumayan bisa menambah penghasilan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jambi telah menyelesaikan desain penanganan banjir di Kota Jambi. Sejumlah upaya akan dilakukan melalui proyek besar bernama ”Jambi Flood Control”. Proyek ini akan menghabiskan dana Rp 239 miliar, yang diajukan lewat pinjaman Pemerintah Jepang.
Sugeng Haryanto, Kepala Urusan Teknik Perencanaan dan Program Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, upaya yang akan dilakukan adalah menormalisasi tempat-tempat persinggahan air sementara seperti di Pulau Pandan. Pihaknya juga akan memanfaatkan pintu-pintu banjir di Sungai Batanghari dan danau-danau untuk menahan banjir. Jika proyek ini selesai, banjir ditargetkan dapat teratasi hingga 70 persen pada 2014.
Meski penanganan dilakukan, lanjut Sugeng, banjir di Pulau Pandan dipastikan sebagai yang paling sulit teratasi. Pasalnya, kawasan yang cukup luas itu sejak awal memang berfungsi sebagai persinggahan air karena posisinya yang rendah.
Lalu, akankah masyarakat Pulau Pandan dapat terlepas dari persoalan banjir? Irma Tambunan
Post Date : 05 Maret 2010
|
