|
SUMBER -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Cirebon mendesak Pemkab Cirebon untuk menambah anggaran guna mengatasi krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Pasalnya, anggaran yang ada, dinilai tidak mampu mendukung kewajiban PDAM untuk melayani kebutuhan air bersih. Desakan itu disampaikan FPKS dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum terhadap perubahan APBD tahun 2006 di DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (28/8). Pandangan tersebut dibacakan anggota FPKS dari Komisi B DPRD Kabupaten Cirebon, M Arif Rahman ST. Arif mengatakan, sejak musim kemarau berlangsung, krisis air bersih telah melanda kurang lebih 30 desa di Kabupaten Cirebon. Krisis air itu, sambung dia, telah mengakibatkan warga terpaksa menambah anggaran pengeluaran sebesar Rp 1.000 untuk 20 liter air bersih. ''Warga terpaksa beli air karena PDAM tidak ngucur sejak musim kemarau,'' katanya. Diungkapkan Arif, PDAM Kabupaten Cirebon selama ini hanya memiliki delapan armada kendaraan pengangkut air. Jumlah itu, sambung dia, belum mampu melayani masyarakat di 30 desa yang mengalami kekeringan untuk mendapatkan air bersih. ''Kami melihat PDAM begitu kedodoran untuk melayani warga yang mengalami kesulitan air bersih,'' katanya. Saat dimintai tanggapannya usai rapat paripurna mengenai desakan FPKS tentang anggaran untuk mengatasi krisis air bersih, Bupati Cirebon, Dedi Supardi, menyatakan, akan membantu pengadaan air bersih senilai Rp 200 juta. Sementara itu, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Jabar bersama masyarakat meresmikan instalasi saluran air bersih di Kp Cihideung Gudang, Desa Gudang Kahuripan, Bandung, Ahad (27/8). Menurut Ketua Divisi Program, Aan Suherlan, pembangunan instalasi air bersih itu sudah berjalan selama satu tahun. Namun, karena ada beberapa kendala, baru bisa diresmikan Ahad (27/8). ''Peresmian kali ini merupakan tahapan ke-3 setelah diresmikan tahap pertama pada Senin (21/8) lalu. Acara itu, dihadiri juga oleh Kepala Desa Gudang Kahuripan Wahyu D Sujatma,'' ujar Aan kepada Republika, Senin (28/8). Ke depan, kata Aan, program air bersih itu diharapkan bisa membantu ekonomi warga yang terlibat kepengurusan RW. Pasalnya, masyarakat yang memasang saluran air ini dipungut infak/biaya untuk biaya pemeliharaan mesin dan pengurus yang mengelola air dari mulai menghidupkan sampai memelihara kestabilan mesin.(lis/kie ) Post Date : 29 Agustus 2006 |