Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi

Otonomi daerah tidak hanya berhenti pada aspek politik semata, tetapi mempunyai banyak segi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dalam proses pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dukungan sumber daya (resources) yang memadai dan cukup agar otonomi berhasil. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah dibarengi dengan kebijakan desentralisasi fiskal, sebagai langkah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Kebijakan desentralisasi fiskal berimplikasi langsung terhadap keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Buku ini antara lain menggambarkan  tentang aspek ekonomi dan politik dari kebijakan otonomi daerah -- terutama yang berkaitan dengan persoalan desentralisasi fiskal saat ini. Selain itu, juga diuraikan dan dianalisis tentang perimbangan keuangan antara pusat - daerah, serta perlunya reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal guna mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena dengan desentralisasi fiskal, sumber pendapatan daerah akan semakin banyak dimana hal ini cenderung dapat mengundang munculnya penyalahgunaan anggaran daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi pejabat daerah atau pihak ketiga.

Buku ini disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang lugas dan populer sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Isu-isu yang dibahas dalam buku ini adalah ekonomi dan politik kebijakan otonomi daerah; otonomi, desentralisasi, dan kewenangan pemerintah daerah; desentralisasi fiskal, perimbangan keuangan, dan permasalahannya; dan reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Ekonomi dan Politik kebijakan Otonomi Daerah
2.1 Membangun Ekonomi Lokal
2.2 Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Bab III. Otonomi, Desentralisasi, dan Kewenangan Pemerintah Daerah
3.1 Definisi Otonomi Daerah dan Desentralisasi
3.2 Wewenang Pemerintah Daerah
3.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan
3.4 Sumber Pendapatan Daerah
3.5 Struktur Anggaran Daerah (APBD)

Bab IV. Desentralisasi Fiskal, Perimbangan Keuangan, dan Permasalahannya
4.1 Desentralisasi Fiskal
4.2 Konsep Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah
4.3 Sistem Perimbangan Keuangan di beberapa Negara
4.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Bab V. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah
5.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)
5.2 Tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)
5.3 Kebijakan dan Fungsi APBD di Era Otonomi

Bab VI. Penutup

Daftar Pustaka
Riwayat Hidup Penulis
Lampiran

Post Date : 26 Juli 2010