Yogyakarta, Kompas - Depo tempat pembuangan sampah di Kota Yogyakarta akan ditutup secara bertahap dengan sasaran utama di ruas jalan besar. Setelah penutupan itu, warga diarahkan mengolah sampah secara mandiri, salah satunya dengan menerapkan instalasi pengolahan sampah terpadu.
Sepanjang 2009 sudah 80 depo TPS ditutup, mayoritas di ruas jalan besar. Sampai sekarang masih 120 depo yang rencananya juga ditutup. "Sampah sebisa mungkin berhenti di daerah asal sehingga tak menambah volume sampah. Harus ada pengolahan sampah," ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Suyana, seusai bertemu dengan Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (5/1).
Kepada warga yang ingin mengolah sampah, Pemkot Yogyakarta menyediakan sarana prasarana untuk membuat instalasi pengolahan sampah terpadu (IPST). Saat ini baru sekitar 100 rumah di Kampung Nitikan, Umbulharjo, yang menerapkan IPST sejak Oktober 2009. Program itu dianggap pemkot berhasil.
Dengan IPST, sampah dari rumah tangga dipisahkan, antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan akan dicacah lantas diberi bakteri fermentasi. Dalam jangka waktu sebulan sudah menjadi kompos. Adapun sampah anorganik seperti kaca dan plastik dikumpulkan, dikeringkan, dan dijual.
"Dengan IPST, pengelolaan sampah ada di tangan sekelompok orang yang dipilih warga. Warga cukup membayar iuran sebagai partisipasi, yang menurut saya, tidak memberatkan. Seperti di Nitikan, iurannya hanya Rp 8.000 per bulan," ujarnya.
Gagasan IPST dirasa menarik oleh Ali Hakimi, perwakilan warga RW 05 Blunyahrejo, Karangwaru, Tegalrejo. Namun, warga belum paham secara teknis. Dengan IPST berarti juga mengubah kebiasaan membuang sampah, dan itu jelas bukan persoalan mudah.
Kemarin digelar pertemuan antara warga RW 05 Blunyahrejo, DLH, dan DPRD Kota Yogyakarta. Warga ingin mencari tahu kelanjutan penutupan depo TPS wilayah itu karena mereka kebingungan membuang sampah. Dalam pertemuan itu, warga mendapatkan penjelasan tentang rencana pengelolaan sampah terpadu. Dalam pertemuan itu juga terungkap, keberadaan depo TPS membuat polusi, mengganggu akses jalan, dan mengganggu pemandangan. Apalagi lokasi depo di lapangan kampung yang biasa dipakai untuk shalat Id.
Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Zuhrif Hudaya mengatakan, masalah sampah memang mesti dicari jalan keluar. "Saya rasa, warga akan merespons bagus jika ada pilihan mengolah sampah," katanya. (PRA)
Post Date : 06 Januari 2010
|
