Departemen PU Siap Antisipasi Banjir

Sumber:Kompas - 04 Desember 2004
Kategori:Banjir di Jakarta
Jakarta, Kompas - Departemen Pekerjaan Umum telah siap mengantisipasi kemungkinan banjir pada musim tanam Oktober 2004-Maret 2005 walaupun curah hujan saat itu diperkirakan masih normal. Salah satu upaya terutama di daerah produksi yang rawan banjir dengan melakukan inspeksi atau walk through sepanjang tanggul sungai dan fasilitas pengendali banjir.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (PU) Basuki Hadimuljono kepada pers di Jakarta, Jumat (3/12), mengatakan, banjir, tanah longsor, dan bencana alam rutin terjadi bulan Desember-Maret. Dalam rangka penanggulangan bencana banjir tahun 2004 telah dialokasikan dana Rp 1,619 triliun dan 2005 dianggarkan sebesar Rp 1,337 triliun.

Basuki menambahkan, berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), daerah prakiraan musim pada bulan Desember di Jawa ada empat daerah, sedangkan di luar Pulau Jawa sebanyak satu daerah. Namun, Basuki tidak menyebut secara terperinci nama- nama daerah tersebut.

Langkah yang dilakukan sebelum bencana banjir terjadi adalah antara lain pengumpulan data menyangkut prakiraan cuaca dan iklim serta daerah rawan banjir, tanah longsor, yang bersumber dari dinas terkait.

Upaya lain mengidentifikasi daerah rawan bahaya banjir dan prasarana wilayah, yakni air, jalan, jembatan, permukiman, dan perkotaan melalui tindakan inspeksi fasilitas pengendali banjir. "Departemen PU juga tengah merencanakan kebutuhan dana untuk persiapan tanggap darurat dan persiapan penanggulangan bencana banjir," ujarnya.

Jika bencana banjir terjadi, kata Basuki, kegiatan yang dilakukan meliputi pelaksanaan penanggulangan kerusakan prasarana pengendali banjir. Misalnya, melakukan penutupan dan peninggian tanggul kritis serta menanggulangi kerusakan tebing akibat erosi.

Pada kesempatan itu, Basuki juga menyebutkan, untuk mengendalikan banjir di Jakarta, proyek banjir kanal timur (BKT) diperkirakan selesai tahun 2008. Untuk mempercepat penyelesaian proyek yang membutuhkan lahan seluas 300 hektar itu, pembebasan tanah diharapkan tuntas tahun 2007.

Sampai saat ini pembebasan tanah masih berlangsung dan sudah menghabiskan dana sebesar Rp 150 miliar. "Kalau ditanya berapa luas lahan yang sudah dibebaskan, Departemen PU tidak tahu karena instansi ini hanya mengerjakan konstruksi, sedangkan pembebasan tanah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Basuki. (ETA)

Post Date : 04 Desember 2004