Darurat Sampah Bekasi

BEKASI - Kota Bekasi ternyata tidak hanya krisis lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Untuk urusan armada angkut sampah pun mereka juga mengalami kekurangan.

 

Kepala Bidang (Kabid) Persampahan Dinas Kebersihan Kota Bekasi Hasan Abdul Syukur mengatakan, saat ini pihaknya memiliki 112 unit kendaraan pengangkut sampah. Itupun umur kenda raannya sudah lama. Sedangkan, lanjut Hasan, jumlah pesapon (penyapu jalan honorer-Red) hanya 500 orang.

 

Padahal, idealnya jumlah kendaraan sebanyak 200 unit. "Dibandingkan dengan Kota Tangerang, jumlah armada yang dimiliki Kota Tangerang lebih banyak, yaitu 160 unit dan mesin kendaraan juga baru, yaitu produksi tahun 2010 ke atas," kata Hasan kepada Republika, Senin (24/9). Akibatnya, sampah yang terangkut hanya 35 persen dari jumlah keseluruhan produksi sampah per hari di Kota Bekasi.

 

Kekurangan armada angkut ini mem buat jumlah sampah yang terangkut juga tidak maksimal. "Jumlah produksi sampah per hari sekitar 1.474,88 ton, sedangkan yang terangkut hanya 523,5 ton per hari," ucap Hasan. "Seperti satu hari ada tiga (pulang-pergi) rit pembersihan dan satu rit Sab tu juga Ahad," tutur Hasan.

 

 

Tak hanya persoalan alat angkut, lokasi pembuangan sampah di Bekasi semakin kritis. Lahan tempat pem- buangan akhir (TPA) di Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, sudah melebihi kapasitas (overload), sementara perluasan lahan hingga kini belum bisa dilakukan.

 

Menurut Hasan, kondisi TPA di Sumurbatu kapasitasnya sudah tidak mencukupi. Dijelaskannya, TPA tersebut memiliki empat zona pembuangan. Ide- alnya ketinggian tiap zona tersebut cukup 15 meter, padahal ketinggiannya sekarang rata-rata sudah 20 meter. 

 

"TPA zona satu, dua, dan tiga sudah nonaktif karena penuh. Sebenarnya, untuk zona empat juga sudah penuh, tingginya saja sudah 20 meter, tetapi terpaksa tetap kami pergunakan," kata Hasan.

 

Dengan produksi sampah yang tinggi, menurut Hasan, harusnya Kota Bekasi memiliki 40 hektare lahan. Jika diimbangi dengan ketersediaan lahan, volume sampah tak jadi masalah.

 

Hasan mencontohkannya dengan kondisi di Kota Tangerang. Dikatakannya, Kota Tangerang memiliki lahan pembuangan sampah seluas 40 hektare, dan lahan yang baru terpakai seluas 17 hektare. 

 

Menurutnya, perluasan lahan TPA belum bisa dilakukan karena pembebasan lahan yang terlambat. Hasan me nuturkan, pihaknya sudah mengajukan (proposal) sejak 2010 lalu, tetapi baru direalisasikan pada 2011.

 

Kondisi sampah yang melebihi kapasitas ini telah memunculkan masalah baru di Kota Bekasi. Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

 

Jakarta, Bagong Suyoto, menyatakan kondisi ini akan memperparah dampak pencemaran. Air lindi (leachet) mengalir langsung ke Kali Asem karena drainase TPA Sumurbatu tak lagi mampu menampung air sampah. Air sampah juga bisa mencemari sumur-sumur warga dan menjebol instalasi pengolahan tinja dan mencemari persawahan. 

 

Bagong membandingkan Sumurbatu dengan TTPST Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta. Di Bantargebang, sampah dikelola dengan standar sanitary landfill. (c62, ed: joko sadewo)