Dana Pembangunan Infrastruktur Periode 2005-2009 Rp 613 Triliun

Sumber:Kompas - 22 Desember 2004
Kategori:Drainase
Jakarta, Kompas - Menteri Dalam Negeri Moh Maruf mengemukakan, pemerintah telah mencanangkan agenda pembangunan infrastruktur untuk dijadikan sebagai lokomotif pembangunan nasional, meliputi jalan, telekomunikasi, listrik, air bersih, perumahan, pelabuhan, bandar udara, dan sarana transportasi lain. Biaya pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan dalam rentang waktu tahun 2005 sampai tahun 2009 mencapai Rp 613 triliun.

"Kondisi infrastruktur di daerah saat ini, khususnya jalan, belum tersedia secara merata dan di antaranya dalam kondisi yang rusak dan tidak terpelihara sehingga menghambat kegiatan perekonomian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana umum daerah merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah," ujar Maruf dalam keterangan pers seusai Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/12).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Maruf, untuk jalan provinsi, 47,2 persen atau 17.277 kilometer (km) tergolong rusak dan selebihnya 52,7 persen atau 19.259 km baik. Untuk jalan kabupaten/kota, 51,1 persen atau 121.000 km tergolong rusak, sementara 48,9 persen atau 115.000 km baik.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam jumpa pers itu mengemukakan, tiga hal akan menjadi perhatian, yaitu pembangunan infrastruktur jalan, pengairan, dan perkotaan. Yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah jalan-jalan nasional dan bukan nasional yang strategis seperti di perbatasan dan yang membuka kawasan tertinggal.

"Untuk pengairan, yang menjadi perhatian utama kami adalah upaya perbaikan jaringan irigasi untuk menunjang 13 provinsi yang menjadi sumber ketahanan pangan. Provinsi itu antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan," ujar Djoko.

Dalam agenda lanjutan rapat kerja, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Badan Urusan Logistik akan menyerahkan alokasi pagu beras untuk 14,55 juta keluarga miskin tahun 2005 sebesar 1,99 juta ton. Lewat program ini setiap keluarga dapat membeli beras dengan harga Rp 1.000 per kg.

Atas laporan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para gubernur memikirkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang lima tahun. Perkembangan akan dicek secara langsung saat Presiden berkunjung ke daerah. (INU/HAR)

Post Date : 22 Desember 2004