|
Jakarta, Kompas - Pemerintah daerah diharapkan berperan untuk menarik investasi asing melalui konferensi tingkat tinggi (KTT) infrastruktur yang dijadwalkan 17-18 Januari 2005. Selain itu, pemda juga diharapkan berperan dalam menarik pendanaan proyek infrastruktur dari lembaga internasional, seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan International Financing Corporation (IFC). Menteri Keuangan Jusuf Anwar di Jakarta, Selasa (11/1), menyatakan kesempatan itu kepada pemerintah daerah (pemda) supaya mereka memanfaatkan peluang tersebut untuk bertatap muka dengan calon investor. "Semua gubernur diundang untuk mengikuti pertemuan infrastruktur tersebut. Kesempatan itu bisa dimanfaatkan untuk menawarkan berbagai proyek untuk dibiayai investor yang hadir," ujar Jusuf. Aparat menghambat Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie mengakui, masih banyak aparat pemerintah yang justru menghambat proses masuknya investasi asing ke Indonesia. Hambatan antara lain penjelasan yang berbeda dengan peraturan yang sebenarnya sudah ada. "Negara dan lembaga donor menginginkan adanya perbaikan di peraturan serta sikap aparat," ujar Aburizal. Menurut Aburizal, negara dan lembaga donor berharap pemerintah mengeluarkan suatu standardisasi mengenai implementasi peraturan dan undang-undang investasi yang ada, sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi calon investor. Dia menambahkan, dalam pertemuan CGI, Bank Dunia, IMF, dan sejumlah pengusaha, masalah terburuk yang dikeluhkan dalam proses investasi di sini adalah pelaksanaan peraturan dan perundangan yang ada. Pemerintah bisa menjelaskan bahwa sedang melakukan perubahan UU Perpajakan dan UU Penanaman Modal. Diharapkan bisa menampung semua keluhan berbagai pihak. (ANTARA/BOY) Post Date : 12 Januari 2005 |