Jakarta, Kompas - Wilayah Indonesia memiliki 118 daerah aliran sungai, tetapi hingga kini tidak memiliki sistem kontrol terhadap aliran air. Selain makin tercemar, debit air sungai pada musim kemarau turun drastis, sedangkan pada musim hujan menimbulkan banjir.
”Semestinya, ada sistem kuota produksi di dalam wilayah daerah aliran sungai,” kata pengajar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Hariadi Kartodihardjo, dalam Forum Komunikasi DAS dan Pakar Tingkat Nasional, Kamis (10/12), di Jakarta.
Menurut Hariadi, di dalam wilayah DAS terdapat kepemilikan dan usaha produksi dengan izin legal. Namun, dampak perizinan tidak pernah dihitung pengaruhnya terhadap aliran air.
Kebijakan mendesak yang perlu diambil untuk memperbaiki DAS adalah memastikan penyelesaian masalah pelanggaran rencana tata ruang. Selanjutnya adalah percepatan pembentukan ekoregion bukan berdasarkan kewilayahan administratif, melainkan kondisi ekologi DAS untuk memudahkan kontrol dan pengelolaannya.
Karta Sirang dan Syarifuddin Kadir dari Forum Komunikasi DAS Kalimantan Selatan dalam pemaparan soal DAS di Kalsel menyebutkan, 10 tahun terakhir kondisi sungai tiap tahun pada musim hujan selalu menimbulkan banjir. Pada musim kemarau selalu terjadi pendangkalan.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan merupakan pemrakarsa Forum Komunikasi DAS ini. Saat ini bekerja sama dengan WWF-Indonesia, Ditjen RLPS mendukung penghutanan kembali wilayah DAS melalui pemantauan pertumbuhan vegetasi dengan teknologi geotags. (NAW)
Post Date : 11 Desember 2009
|
