Cagub dan Cawagub Berikan Bantuan Air Bersih untuk Warga Pandeglang

Sumber:Suara Pembaruan - 17 Oktober 2006
Kategori:Air Minum
[PANDEGLANG] Ratusan warga Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten selama musim kemarau ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sumber air seperti sumur bor, dan sumur tradisional milik warga setempat kini sudah kering kerontang. Warga sangat mengharapkan adanya bantuan air bersih dari pemerintah dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Selama ini kami mencari air dengan berjalan kali sepanjang belasan kilometer. Sumur semua sudah kering sehingga susah mendapatkan air untuk kebutuhan minum dan memasak," ujar Ny Oyom, warga Panimbang, Senin (16/10).

Berdasarkan pantuan, ratusan warga Panimbang berebutan air bersih, ketika relawan tim sukses calon gubernur Triyana Sjam'un dan wakil gubernur Banten, Benyamin Davnie mengantarkan air bersih dengan menggunakan beberapa mobil tanki ke wilayah Itu.

Tim ini secara rutin mengirimkan air bersih. Paling tidak dalam seminggu 2-3 kali pengiriman dengan menggunakan truk air yang berkapasitas 3.000 liter.

Dalam pengiriman itu, tak ada atribut atau spanduk yang mencolok yang dipasang di lokasi-lokasi. "Kami mengirimkan air bersih itu karena peduli dengan kesulitan yang tengah dihadapi warga," kata Koordinator Tim Suhada.

Suhada mengatakan, pemberian air bersih itu tak hanya dipusatkan di Pandeglang. Air bersih itu juga dikirim ke Kabupaten Serang, Lebak dan Kota Cilegon.

"Kami tengah mendata kampung-kampung yang mengalami krisis air bersih. Karena memperhitungkan efisiensi pengiriman dari sumber air dan titik pengiriman agar air bersih ini benar-benar sampai pada keluarga yang membutuhkan, dan bermanfaat," ujarnya.

Kesulitan air bersih memang tengah melanda sebagian besar wilayah Provinsi Banten akibat kemarau yang berkepanjangan. Di Kabupaten Serang, warga yang mengalami kesulitan air bersih terdapat di sepanjang Sungai Ciujung. Warga di tempat itu terpaksa menggali dasar sungai yang sudah kering, sekadar mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.

Sedangkan sumber-sumber mata air di pantai utara Serang kini sudah berubah rasanya menjadi asin akibat intrusi air laut, sehingga tak layak dikonsumsi.

Benyamin Davnie, Calon Wakil Gubernur Banten yang diusung Pastai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyaksikan kesulitan yang dihadapi warga ketika berkunjung ke Desa Kilasah, Kasemen Serang.

Cagub Banten dari PAN dan PPP Tryana Sjamun mengatakan musim kemarau panjang yang berakibat pada kesulitan air bersih yang dihadapi sebagian besar warga itu penyebabnya adalah belum optimalnya pengelolaan lingkungan secara benar. Juga belum diterapkannya secara sungguh-sungguh konsep pembangunan berkelanjutan.

Kalau dilihat secara geografis, Kabupaten Pandeglang dan Lebak sebenarnya tidak akan mengalami kesulitan air bersih. Sebab Lebak dan Pandeglang terdiri dari pegunungan dan hutan yang di antaranya berfungsi untuk penyimpanan air.

"Daya serap air menurun drastis akibat penggundulan yang dilakukan warga di sekitar hutan. Penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh warga bisa juga disebabkan karena terdesak kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya, secara ekonomi, mereka belum mandiri. Persoalannya, bagaimana membuat mereka berdaulat secara ekonomi, sehingga tak perlu menebang pohon. Konsep ini ada di tangan pemerintah, dan diyakini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan," kata Tryana.

Menurut Tryana Sjamun mengatakan konsep pembangunan hutan berbasis masyarakat (PHBM) yang tengah digalang PT Perhutani perlu dilanjutkan dan didukung secara penuh. Sebab konsep PHBM itu menitikberatkan warga di sekitar hutan produksi mendapatkan penghasilan yang memadai untuk hidup layak.

"Jadi warga di sekitar hutan produksi yang dikelola PT Perhutani tak hanya menjadi penonton. Mereka ikut terlibat dan menikmati hasil hutan, berarti warga menjadi subyek pembangunan, bukan hanya menjadi obyek. Otomatis, secara ekonomi, warga akan mandiri dan berdaulat, mampu menentukan tindakan yang tidak perlu merusak hutan yang pada akhirnya merusak ekosistem secara keseluruhan," ujarnya.

Ia menambahkan aparat pemerintah daerah layak mengawasi penerapan konsep PHBM tersebut. [149]



Post Date : 17 Oktober 2006