Dalam lima tahun ke depan rencananya pemerintah akan melaksanakan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di 330 kabupaten/kota. Pelaksanaan program ini membutuhkan dana sekitar Rp55 triliun. Program ini salah satunya dimaksudkan guna mendukung upaya pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDG's) yakni mengurangi hingga separuh penduduk yang tidak mempunyai akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada 2015.
Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan sekitar 70 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 19 juta di antaranya hidup di perkotaan dengan daya dukung lingkungan yang kritis. Akibatnya, lebih dari 14 ribu ton tinja dan 176 ribu meter kubik urine mencemari 75 persen sungai. Masyarakat pun harus membayar rata-rata 25 persen lebih mahal untuk air bersih perpipaan.
"Buruknya sanitasi menyebabkan Indonesia itu kehilangan nilai dari produksinya atau nilai dari GDP-nya sebesar Rp58 triliun per tahun. Ini berdasarkan studi dari Water and Sanitation Program Bank Dunia pada tahun 2007," kata Wapres Boediono saat membuka Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) 2009 di kantor Wapres jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Selasa (8/12).
Wapres Boediono mengatakan angka Rp58 triliun per tahun itu merupakan perkiraan dari besarnya biaya kesehatan dan hilangnya produktivitas masyarakat yang terganggu akibat sakit. Angka itu setara dengan 2,3 persen gross domestic product (GDP) atau sama saja dengan kebocoran pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi kerugian ini juga belum termasuk dampak-dampak yang dirasakan masyarakat akibat buruknya sanitasi, seperti dampak kualitas hidup yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Buruknya sanitasi juga mengakibatkan dari setiap seribu bayi lahir hampir 50 bayi di antaranya meninggal karena diare sebelum usia lima tahun. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida S Alisjahbana mengatakan pemerintah memperkirakan akan membutuhkan dana sekitar Rp55 triliun untuk pelaksanaan program PPSP 2010-2014 bagi perbaikan akses sanitasi untuk masyarakat di 330 kabupaten/kota. Untuk tahap pertama (2010) PPSP akan dilaksanakan di 41 daerah. Selanjutnya, pada 2011 akan dilaksanakan di 49 daerah dan 2012 di 62 daerah, 2013 di 72 daerah serta 2014 di 82 daerah.
"Penggalangan program PPSP lima tahun ke depan diidentifikasi kebutuhan dananya Rp55 triliun, itu total dana, tapi tidak bisa oleh dana pemerintah seluruhnya sehingga harus ada kontribusi peran serta swasta, masyarakat dan pemda," kata Armida S Alisjahbana.
Sementara, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Setyaningsih mengatakan berdasarkan data yang dimiliki Departemen Kesehatan (Depkes) pada 2007 diketahui sebanyak 57,7 persen rumah tangga di Indonesia sudah memiliki akses air bersih yang baik. Sekitar 58,9 persen rumah tangga sudah memiliki jamban (WC) sendiri dan yang memenuhi kebutuhan standar kesehatan sebesar 43 persen. Diantara rumah tangga yang belum memiliki WC kebutuhannya terpenuhi melalui penggunaan WC bersama dan WC umum.
"Lalu 26,6 persen rumah tangga punya tempat penampungan sampah dalam rumah, sisanya nggak punya, dan sekitar 25,5 persen rumah tangga memiliki saluran air tertutup," ujarnya. Arjuna Al Ichsan
Post Date : 09 Desember 2009
|
