BINJAI (SI) – Sarana pengelolaan sampah di Kota Binjai selama ini sangat minim.Tak salah bila Kota Binjai tahun ini kembali gagal meraih Piala Adipura. Kegagalan meraih Piala Adipura juga disebabkan belum adanya hutan kota serta pedagang kaki lima (PLK) di Pasar Tavip Binjai yang belum tertata.
Padahal,kedua sektor itu merupakan poin tertinggi penilaian Piala Adipura. “Untuk itu, saya berharap ke depan semua instansi lebih berkoordinasi dan mendukung program pencapaian Piala Adipura. Sebab, tanpa didukung instansi lain,hal itu tidak akan tercapai.Terutama, penataan PKL yang harus dibenahi,” ujar Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) Kota Binjai Hasbi Yunus kepada Harian Seputar Indonesiakemarin.
Dia menambahkan,pada dasarnya kegagalan Kota Binjai meraih Piala Adipura disebabkan standar peringkat yang naik hingga 73. Sementara itu,Kota Binjai pada nilai pertama hanya memperoleh 70. “Sebenarnya,kami berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meraih Piala Adipura.Namun,memang keberuntungantakberadaditangan kita, mau dibilang apa.
Apalagi, standar peringkat pencapaian Piala Adipura meningkat,”tandasnya. Untuk meraih Piala Adipura,ke depan pihaknya siap meningkatkan kinerja dan program yang mendukung pencapaian nilai guna mewujudkan predikat kota tebersih ini.
”Intinya, harus kami pacu program,” tuturnya. Selain itu,pihaknya bakal membenahi penataan pasar serta meningkatkansaranapengelolaansampah, seperti penyediaan incinerator. “Saat ini, incinerator hanya tersedia di Rumah Sakit Umum (RSU) dr Djoelham dan RS Bangkatan.Itu pun sudah tua.
Ke depan ini akan ditambah.Bila perlu di setiap kecamatan akan disediakan incinerator,” ungkapnya. Mengenai upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, pihaknya akan menambah tong sampah dan penyuluhan melalui plang berisi pesan lingkungan.
“Kami imbau semua masyarakat agar jangan buang sampah masyarakat. Selain itu,masyarakat harus berupaya memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanami tanaman yang bermanfaat,”tuturnya. Terkait belum tersedianya hutan kota, hal itu disebabkan belum tersedianya lahan yang memadai.
Untuk membuat hutan kota, setidaknya harus memiliki lahan yang di dalamnya terdapat minimal 15 jenis tanaman. “Hutan kota menjadi barometer penilaian untuk meraih adipura, tetapi hingga saat ini untuk mendapatkan lahannya sangat sulit.Paling tidak,harus ada minimal 15 jenis tanaman.
Ke depan, akan kami usahakan hutan kota itu ada di Binjai,” ungkapnya. Di tempat terpisah,anggota Komisi B DPRD Kota Binjai Dodik Marwanto meminta Pemko Binjai mengevaluasi kinerja beberapa instansi yang terkait dengan lingkungan dan kebersihan, seperti Bapedalda serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai.
Untuk Bapedalda, pihaknya menyarankan agar lebih proaktif melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada rumah sakit yang ada di Binjai tentang pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). “Hingga sekarang,yang kami tahu rumah sakit yang memiliki IPAL baru RS Bangkatan dan RSU dr Djoelhamsajayangbarumemiliki incinerator.
Selebihnya tidak ada yang punya IPAL.Ke depan, itu menjadi PR bagi Bapedalda,”ungkapnya. Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan, pihaknya meminta agar instansi itu meningkatkan kebersihan pada daerah-daerah tertentu, seperti di Pasar Tavip.
Untuk mencapainya,Pemko Binjai perlu memperhatikan pendapatan para petugas kebersihan. “Yang paling berperan menjadikan Kota Binjai bersih, yakni petugas kebersihan. Kalau penghasilan bertambah,pekerjaan mereka juga akan meningkat.Selama ini Pemko Binjai tidak pernah menaikkan pendapatan mereka,”tandasnya. (eko agustyo fb)
Post Date : 10 Juni 2009
|
