Bekasi Ancam Tutup TPA Bantar Gebang JAKARTA

Sumber:Media Indonesia - 06 Oktober 2007
Kategori:Sampah Jakarta
(Media): DPRD Kota Madya Bekasi mengancam menutup tempat pemusnahan akhir (TPA) sampah warga Jakarta di Bantar Gebang karena Pemprov DKI menunggak kewajiban sebesar Rp6 miliar. Dewan dan pemerintah kota setempat juga meminta tiping fee sampah naik dari Rp60.070 menjadi Rp90 ribu per ton.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Iskandar Manik mengatakan hal itu kepada Media Indonesia seusai melaporkan ancaman DPRD dan Pemerintah Kota Madya Bekasi itu kepada Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo di Balai Kota DKI, kemarin.

Menurut Iskandar, Pemprov DKI terlambat membayar dana kompensasi committee development yang merupakan imbalan gangguan dampak TPA Bantar Gebang karena perubahan APBD DKI 2007 baru disetujui September. "Kami usahakan melunasi semua dana yang terkait dengan TPA Bantar Gebang dalam waktu dekat," ujarnya.

Iskandar juga mengaku pihaknya belum membayar dana kerahiman buat warga TPA Bantar Gebang selama empat bulan. Nilainya Rp50 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan. Warga yang mendapat dana sosial itu sebanyak 12 ribu KK.

"Kami menyadari kebutuhan warga sekitar TPA Bantar Gebang menjelang Lebaran ini. Tapi kami tidak bisa mencairkan APBD DKI semaunya. Pasalnya perubahan APBD 2007 baru diproses empat bulan lalu dan DPRD DKI mengetuk palu pada September," jelas Iskandar.

Mengenai permintaan kenaikan tiping fee dari Rp60.070 menjadi Rp90 ribu per ton, menurutnya, perlu kajian, survei, dan penghitungan, dari lembaga independen. Biasanya kajian dilakukan Supervayer dan Sucopindo. Sampah warga Jakarta yang dikirim ke TPA sebanyak 4.500 ton per hari.

Sampah laut yang menumpuk di pantai Teluk Jakarta juga akan dibuang ke TPA Bantar Gebang. Beratnya sekitar 300 ton per hari. Untung mengangkutnya dari laut, Dinas Kebersihan DKI menggunakan kapal laut berkapasitas 2.000 ton dengan sistem sewa.

Menurut Iskandar, semua sampah di atas permukaan air dengan areal 4 kilometer dari bibir pantai akan dibersihkan. Dana yang disediakan Rp1 miliar per tahun dan mulai dilaksanakan akhir tahun ini. (Ssr/J-2).



Post Date : 06 Oktober 2007