SOREANG, (PR).- Baru sekitar 40% warga Kab. Bandung menikmati fasilitas air bersih. Sebanyak 14% diperoleh dari mata air perdesaan, 14% dari PDAM, dan 12% dari swadaya masyarakat.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung Indra Martono, Rabu (23/12). "Untuk itu, kami sedang mengejar pemenuhan kebutuhan air bersih melalui Program Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)," kata Indra.
Tahun 2010, P2TPD akan dilakukan di dua kecamatan, yaitu di Kec. Cimaung dan Kec. Pasirjambu. Di Kec. Cimaung program itu dilaksanakan di Desa Cempakamulya, Pasirhuni, Jagabaya, dan Desa Cimaung. Sedangkan di Kec. Pasirjambu akan dilakukan di Desa Cisondari dan Desa Cibodas.
Tahun ini program P2TPD dilakukan di Kec. Pangalengan dan Kec. Rancabali. "Dengan ketersediaan air bersih, diharapkan taraf hidup warga bisa meningkat sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan ekonomi dan daya beli," ucapnya.
Pemilihan lokasi tersebut, lanjut Indra, dilihat berdasarkan jarak sumber air, kemampuan cakupan pelayanan yang lebih dari satu desa, kemampuan masyarakat untuk pemeliharaan, dan kesanggupan daerah untuk membentuk kelompok pengelola.
Indra juga mengatakan, Dispertasih Kab. Bandung mengajukan dana Rp 1,025 triliun dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 2010-2014. "Kini usulannya masih dibahas di pusat," katanya.
Menurut Indra, dana tersebut rencananya digunakan untuk membiayai empat sektor, yaitu permukiman, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan.
Dana sebesar itu akan dipenuhi dengan cara sharing antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. "Dari APBN rencananya sekitar Rp 320 miliar, sedangkan dari pemprov sekitar Rp 39 miliar, APBD Kab. Bandung Rp 244 miliar, PDAM Rp 292 miliar, dan swasta Rp 121 miliar," kata Indra. (A-175)
Post Date : 24 Desember 2009
|
