BEKASI, (PR).- Sekitar 20 persen atau sebanyak 140.000 warga di Kota dan Kabupaten Bekasi, baru terlayani mendapatkan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Terkait hal itu, PDAM Bekasi siap menambah fasilitas pengolahan air agar kebutuhan air bersih di Kota/Kab. Bekasi bisa tercukupi.
"Kebutuhan air bersih untuk Kota dan Kabupaten Bekasi mencapai lima ribu liter kubik per detik. Sementara itu, kapasitas yang ada baru 1.875 liter kubik per detik," ujar Kepala Humas PDAM Bekasi, Wawan Hermawan, saat ditemui, Senin (28/6).
Akibatnya, ujar Wawan, tidak sedikit warga yang masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari mereka walaupun airnya sudah tercemar limbah sekalipun. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, tetapi juga di tengah Kota Bekasi, khususnya warga yang tinggal di pinggir-pinggir sungai.
Wawan mengakui, jaringan air bersih yang dimiliki PDAM masih sangat minim. "Jaringan air bersih yang kita miliki baru meliputi 9 kecamatan dari total 12 kecamatan di Kota Bekasi. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, kondisinya lebih parah lagi karena baru 12 kecamatan dari 24 kecamatan yang terlayani oleh jaringan kami," ungkapnya.
Untuk itu, penambahan fasilitas pengolahan air mutlak dilakukan PDAM Bekasi mulai tahun ini. Lebih lanjut, dia mengatakan, rencananya fasilitas pengolahan air bersih itu akan dibangun di Pondok Ungu Kota Bekasi dan dua lainnya di Kab. Bekasi di Kec. Cibitung dan Cikarang Barat. "Rencananya mulai tahun ini akan dikerjakan," katanya.
Dengan penambahan fasilitas pengelolaan air tersebut, ujar Wawan, diperkirakan akan ada penambahan suplai air bersih hingga empat ribu liter kubik per detik. PDAM akan memasang mesin water treatment plant di setiap wilayah tersebut.
Meski demikian, rencana itu tampaknya tidak akan berjalan mulus. Sampai saat ini dana untuk penambahan fasilitas itu masih minim. "Dana kami masih sangat terbatas sehingga diperlukan investor yang berani mendanai kegiatan tersebut. Kami juga berharap mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi," tuturnya. (A-155)
Post Date : 29 Juni 2010
|
