Baru 10% Warga Perdesaan Dilayani Air Bersih PDAM

(JAKARTA) Hingga saat ini baru sekitar 10% rakyat perdesaan dan 45% warga perkotaan di seluruh Indonesia yang dilayani Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ini disebabkan oleh buruknya kinerja keuangan PDAM, yang antara lain disebabkan tingginya pemborosan.

"Karena itu, untuk meningkatkan akses rakyat memperoleh air bersih, pemerintah tengah membantu restrukturisasi keuangan PDAM agar kembali sehat. Kita harap pengelola PDAM merespons positif," ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dalam coffee morning dengan para pemimpin redaksi media massa, Rabu (15/10).

Pemerintah pusat saat ini menyediakan dana Rp 3,1 triliun untuk membayar bunga dan denda PDAM se-Indonesia sesuai program restrukturisasi yang tertuang dalam SK Menkeu No 120 Tahun 2008. Total utang PDAM sekitar Rp 4,1 tri-liun, di antaranya Rp 1,4 triliun utang pokok. "Yang dibantu pusat hanya PDAM yang 80% labanya digunakan untuk melayani konsumen," kata Djoko.

Menurut Djoko, kerugian PDAM disebabkan oleh tingginya kebocoran, yakni sekitar 40%, terdiri atas kebocoran fisik dan kebocoran administratif atau keuangan. Selain itu, tarif PDAM umumnya lebih rendah dari biaya produksi. "Kami minta 80% dana PDAM digunakan untuk memperkuat pelayanan air minum, bukan untuk setor ke pemda sebagai PAD," kata Menteri.

Pada kesempatan yang sama, Djoko menjelaskan, penyerapan anggaran Departemen PU pada akhir September 2008 baru sebesar 50% dari anggaran sebesar Rp 35,6 triliun. Namun dia yakin, pada akhir Oktober ini sudah mencapai 75%, akhir November 80%, dan pada akhir Desember mencapai 93%. "Pokoknya penyerapan anggaran di PU biasanya lebih tinggi dari rata-rata nasional yang tahun ini diperkirakan 90%," katanya.

Penyerapan anggaran PU, kata Djoko, biasanya melonjak pada kuartal keempat setiap tahun. Karena proyek yang dibiaya PU adalah jalan dan irigasi yang proses konstruksinya panjang, lima-tujuh bulan. Lonjakan biaya biasa terjadi pada periode terakhir karena proses penyelesaian seperti menutup jalan dengan semen dan aspal membutuhkan dana besar.

Penyerapan anggaran di PU yang jauh di atas rata-rata adalah pembangunan jalan yang berada di bawah Ditjen Bina Marga. Tahun ini, penyerapan anggaran Bina Marga akan mencapai 96%. Djoko mengakui, ketakutan para pemimpin proyek juga menjadi salah satu kendala penyerapan dana di PU. [P-12]

Post Date : 15 Oktober 2008