Bappenas Siap Carikan Dana Darurat Sampah

Sumber:Pikiran Rakyat - 07 Juni 2006
Kategori:Sampah Luar Jakarta
JAKARTA, (PR). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) siap membantu mencari dana untuk penanganan sampah di Kota Bandung. Hanya, sampai saat ini, Bappenas belum menerima permintaan bantuan alokasi dana APBN dari Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

"Karena itu, saya tidak mau nyanyahoanan (sok tahu,- red.) memberikan bantuan dana. Saya percaya, Pemkot Bandung bisa menanggulangi itu," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta kepada "PR" di Jakarta, Selasa (6/6).

Sementara itu, Gubernur Jabar, Danny Setiawan memberikan jaminan bantuan hingga Rp 2 miliar untuk biaya mobilisasi pengangkutan sampah Kota Bandung.

Pernyataan Paskah Suzetta, menanggapi harapan Ketua DPD RI, Ginandjar Kartasasmita, agar Bappenas memberi bantuan dana darurat untuk menyelesaikan masalah sampah di Kota Bandung.

Menurut Paskah, Bappenas siap untuk membantu pendanaan bila memang diminta bantuan. "Apalagi, saya sudah mendapat perintah dari presiden dan wapres untuk membantu penyelesaian sampah di Bandung. Sebagai warga Bandung, saya malu karena tiga menteri strategis yakni Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Negara LH, dan Menristek adalah warga Bandung," kata Paskah.

Ia menjelaskan, kalaupun ada permintaan, masih ada masalah yakni pengelolaan sampah di Bandung saat ini sudah ditangani oleh perusahaan daerah (PD) atau badan usaha milik daerah (BUMD), bukan oleh dinas.

"Kalau mau meminta bantuan APBN atau pinjaman dari luar, bisa saja kita carikan tapi PD Kebersihan harus diaudit dulu, dia harus tunjukkan neraca yang baik," ujarnya.

Paskah menjelaskan, pemerintah pusat bisa saja memberikan bantuan dana bila pengelolaannya bukan oleh BUMD tapi oleh Dinas Kebersihan. Itu pun, nantinya harus jelas pembayarannya.

"Kalau dari APBN, harus jelas nanti uangnya bagaimana? Jadi utang daerah dan ditanggung pemkot? Kecuali kalau pengelolaan sampah kembali oleh Dinas Kebersihan, sehingga jadi tanggung jawab pemprov dan pemkot," kata Paskah.

Menyinggung pengolahan sampah, menurut Paskah, pembuangan sampah dengan sistem tempat pembuangan akhir (TPA) sudah tidak tepat karena akan mengganggu warga di lokasi TPA. Saya sarankan memakai sistem pengolahan. Bappenas sedang mengusahakan itu untuk menangani sampah di Jabotabek," ujarnya.

Bantuan gubernur

Sementara untuk mempercepat pengangkutan sampah di Kota Bandung, Gubernur Jabar siap memberi bantuan hingga Rp 2 miliar. "Saya sudah minta ke wali kota, kalau perlu sewa (truk). Saya sudah berikan jaminan seperti itu kepada wali kota. Tapi, wali kota belum ajukan itu ke saya. Tapi, berapa pun besaran yang diajukan, saya kira ini risiko. Kita lihat kemampuan kotanya berapa, pemprov berapa. Kira-kira, antara Rp 1 miliar - Rp 2 miliar," ujar Danny di Gedung Sate, Bandung, Selasa (6/6).

Menyinggung kedatangan Meneg LH, Rabu (7/6), menurut Danny, menteri akan bertemu dengan gubernur dan wali kota untuk membahas penanganan sampah di Kota Bandung. Ia berharap, menteri membawa informasi baru untuk mempercepat penanganan sampah di Kota Bandung. Dalam kesempatan itu pula, ia akan menanyakan kembali tentang pengajuan eksepsi pengelolaan sampah terpadu di Bandung Raya tanpa melalui tender.

Menurut Danny, jika pemerintah pusat mengabulkan permohonan eksepsi tersebut, mereka akan segera menindaklanjuti MoU tentang pembangunan TPA terpadu. Gubernur berharap hal itu bisa segera diwujudkan. Apalagi, program tersebut sudah tertunda sampai 5-6 bulan.

Menyinggung batas waktu yang diberikan Meneg LH terhadap Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Bandung selama tiga minggu-- yang akan berakhir Rabu (7/6)-- Danny mengakui bahwa hal itu tidak mungkin terpenuhi. Namun, menurut Danny, sebagian besar sampah di Kota Bandung sudah bisa terbawa ke tempat pengelolaan sampah di Kab. Bandung. (A-83/A-136)

Post Date : 07 Juni 2006