Bappenas Dukung PLTSa Gedebage

Sumber:Pikiran Rakyat - 11 Mei 2007
Kategori:Sampah Luar Jakarta
BANDUNG, (PR).-Pemkot Bandung mengklaim rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Gedebage Bandung, sudah mendapat dukungan dari Bappenas, sejalan dengan rencana pembangunan projek pengembangan kawasan Gedebage. Bentuk dukungan itu, termasuk bantuan dana untuk pembangunan akses jalan ke PLTSa. Hal itu dikemukakan Sekdakot Bandung, Edi Siswadi, di Bandung, Kamis (10/5).

Sementara itu, DPRD Kota Bandung merekomendasikan agar Pemkot Bandung mengupayakan pendekatan dialogis untuk mendapatkan lokasi yang tepat bagi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan PLTSa. Selain itu, Pemkot Bandung harus mengupayakan solusi konkret bagi para petani penggarap yang lahanya akan terpakai oleh projek pengembangan kawasan Gedebage dan PLTSa. Demikian rekomendasi DPRD Kota Bandung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2006 di bidang sampah, yang dibacakan Wakil Ketua DPRD, Herry Mei Oloan, di Ruang Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (10/5).

Edi Siswadi mengatakan, untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat, Pemkot Bandung sudah mempresentasikan hasil studi kelayakan PLTSa yang dilakukan ITB di hadapan Bappenas, pada Rabu (9/5) di Jakarta. Meski hasil studi kelayakan belum dipublikasikan, Edi menganggap sah-sah saja jika itu dipresentasikan lebih dulu di hadapan Bappenas. Di Bappenas, hasil studi kelayakan dipresentasikan. Kajian akademis sudah pada taraf final, sebentar lagi akan diekspos, katanya.

Ketika disinggung apakah hasil studi menunjukkan layak atau tidak Gedebage dibangun PLTSa, Edi mengatakan, dari semula skenario yang dibangun adalah skenario layak. Kita kan ingin membangun, harus skenario layak, kalau layak maka nilainya harus disesuaikan. Tapi, jangan dinilai bahwa studi kelayakan itu dibuat untuk layak, ujarnya.

Dinas Tata Kota Bandung, ucap Edi, saat ini mulai menentukan titik lahan yang akan dibebaskan untuk keperluan pembuatan jalan akses dari KM 149 Jalan Tol Purbaleunyi menuju lokasi pusat primer Gedebage dan PLTSa.

Edi Siswadi menyampaikan hal itu berdasarkan hasil pertemuannya dengan Deputi Infrastruktur Bappenas di Jakarta, sehari sebelumnya. Menurut Edi, respons Bappenas terhadap rencana penataan pusat primer Gedebage, sangat positif. Memuaskan, karena direspons positif tentang penataan pusat primer Gedebage terutama infrastruktur, ujarnya.

Buktinya, lanjut dia, dari sisi perencanaan, skema pembiayaan, dan pelaksanaannya akan masuk dalam skenario perencanaan nasional. Bahkan, untuk pasar induk agro dan terminal terpadu, kata Edi, akan dibiayai sepenuhnya oleh Bappenas. Tapi, harus koordinasi lagi dengan provinsi, jadi dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke Bappeda Jabar supaya ada sinkronisasi antara pemkot dengan pemprov karena yang kita angkat itu isu Bandung Metropolitan, ujarnya.

Selain itu, Edi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menemui Direktur Air Irigasi Bappenas untuk berkonsultasi mengenai pembangunan kolam retensi di Gedebage dan normalisasi Sungai Cinambo dan Sungai Cipamokolan. Edi menambahkan, biaya yang dibutuhkan untuk tahap pertama sebesar Rp 2,4 triliun. Tahap pertama meliputi pembangunan infrastruktur yang akan berlangsung dari tahun ini hingga 2011.

Rekomendasi

Sementara itu dalam tanggapan Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung 2006, DPRD Kota Bandung memperkirakan terjadinya penurunan pendapatan petani, terutama petani padi di Kota Bandung. Terlebih, lahan pertanian yang terus berkurang karena telah berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang pendapatan petani padi akan turun drastis karena lahan pertaniannya kemungkinan besar akan terpakai oleh projek pengembangan Gedebage, terlebih di wilayah tersebut akan dibangun PLTSa, tutur Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Herry Mei.

Pada kesempatan itu, DPRD membacakan 120 rekomendasi yang ditujukan kepada Wali Kota Bandung, Dada Rosada, beserta jajarannya. Rekomendasi yang disusun berdasarkan LKPJ Wali Kota yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007 tentang Pembahasan LKPJ.

Atas catatan dan rekomendasi yang disampaikan itu, Dada berjanji akan membahasnya sesuai bidang kerja masing-masing dinas. Bahkan, ia akan membentuk tim khusus yang dipimpin Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Bandung sebagai fungsinya secara struktural.

Pada kesempatan yang sama, DPRD didatangi massa yang berunjukrasa mendukung pembangunan PLTSa. Rombongan massa menggunakan lima buah truk dan puluhan sepeda motor. Mereka mendesak agar Ketua DPRD Kota Bandung, Husni Muttaqien menyampaikan dukungannya di depan massa. Kami mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pembangunan PLTSa dan tidak menunda-nunda lagi, ujar Ketua Gerakan Pemuda Putra Daerah (Gempur), Jajang Sudirman melalui pernyataan sikapnya. (A-156)



Post Date : 11 Mei 2007