Bank Dunia Pinjami DKI Rp1,2 Triliun, Prioritas Penggunaan untuk Atasi Banjir

Sumber:Media Indonesia - 09 Februari 2008
Kategori:Banjir di Jakarta
JAKARTA (MI): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerima bantuan pinjaman lunak (soft loan) dari Bank Dunia sebesar Rp1,2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk penanganan drainase di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Jakarta kemarin mengatakan keputusan ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah pusat dan Pemprov DKI mencari sumber dana untuk mengeruk dan menormalisasi drainase serta saluran di Jakarta. Upaya mencari pinjaman lunak ditempuh karena APBD DKI Jakarta tidak sanggup membiayai kebutuhan sebesar Rp1,2 triliun.

"Dari pembicaraan yang kami lakukan dengan Bank Dunia, ada sinyal kami bisa pinjam dengan soft loan satu paket senilai Rp1,2 triliun," ujar Foke.

Foke mengatakan beberapa syarat yang diajukan Pemprov DKI direspons positif. "Syarat itu seperti bunga yang relatif rendah dibanding bank komersial lainnya, dan jangka pengembalian dengan rentang yang sangat panjang," imbuh Foke.

Foke mencontohkan, pinjaman lunak dari Jepang yang dikucurkan untuk pembangunan subway. "Itu kan pakai skema STEP (special term for economic partnership). Jangka waktunya 30 tahun dengan bunga hanya 0,45%," jelasnya. Dengan skema seperti ini, pinjaman sejumlah Rp1,2 triliun tidak terlalu membebani APBD dalam pengembaliannya.

Menurut Foke, prioritas penggunaan dana itu ditujukan untuk membiayai pengerukan sungai, khususnya di kawasan muara serta perbaikan saluran di seluruh simpul terutama yang belum sempat dikeruk oleh Pemprov DKI. "Termasuk di dalamnya penyelesaian BKT (banjir kanal timur) dan perbaikan BKB (banjir kanal barat)," imbuhnya.

Namun Foke mengungkapkan, kepastian penggunaan dana Bank Dunia itu belum menjadi harga mati. "Kami tetap menunggu komitmen dari (pemerintah) pusat. Apakah bisa ditalangi tanpa meminjam Bank Dunia atau tidak. Jika pusat sanggup, kami tidak ingin pinjam ke Bank Dunia."

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan adanya sumber dana dari lembaga keuangan internasional lainnya. "Kepastian pinjaman Bank Dunia itu sekarang ada di Wapres (Wakil Presiden RI Jusuf Kalla)," ujar Foke.

Dana sebesar Rp1,2 triliun itu akan digunakan antara lain untuk menormalisasi saluran-saluran makro, peningkatan kapasitas BKB, perbaikan pintu-pintu air, dan pengerukan muara sungai.

Untuk peningkatan kapasitas BKB misalnya, dibutuhkan dana Rp238,65 miliar. "Pelebaran BKB perlu karena di beberapa titik terjadi bottle neck (penyempitan)," kata Foke.

Sementara itu, untuk perbaikan sejumlah pintu air (PA) seperti PA Karet, Manggarai, Pekapuran, Cideng-Setiabudi, Pasar Baru, Sewan, membutuhkan dana Rp55 miliar. Dari 13 PA di Jabodetabek, 5 di antaranya membutuhkan penggantian.

Untuk pengerukan muara sungai di Cengkareng, Cakung, Sunter, Muara Karang, Ancol, dan Cisadane memakan dana Rp22,5 miliar. Untuk normalisasi 30 ruas saluran di Jakarta sendiri membutuhkan dana Rp635,5 miliar.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan pihak Bank Dunia sudah melakukan paparan terkait tawaran soft loan dari Pemprov DKI. "Bank Dunia dan ahli-ahli dari Belanda sudah mempelajari tentang penanganan banjir di Jakarta," katanya seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Pemprov DKI, Selasa (5/2). (BT/J-4)



Post Date : 09 Februari 2008