Bank Dunia Kucurkan Pinjaman Rp 1,5 Triliun

DPR memutuskan menunda rapat yang membahas masalah banjir dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar karena Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tak hadir.

Menurut Prijanto, proyek pengerukan sungai ini dimulai tahun 2008 dan diharapkan rampung tahun 2012. Proyek ini meliputi pengerukan, rehabilitasi tanggul, perbaikan pompa air, pembangunan lokasi untuk pembuangan lumpur hasil pengerukan kali, pelatihan sumber daya manusia, dan pemeliharaan alat- alat.

Hibah 10 juta dollar AS

”Pemerintah mendapat pinjaman Bank Dunia sebesar 150 juta dollar AS ditambah hibah sebesar 10 juta dollar AS. Khusus biaya hibah 10 juta dollar AS, Pemprov DKI akan menggunakannya untuk peningkatan sumber daya manusia, persiapan, perencanaan, dan pendampingan tenaga dari Indonesia yang akan mengerjakan proyek ini,” ujar Prijanto.

Proyek ini diselesaikan antara tahun 2008 dan 2012. Tahun 2008 ini dimulai dengan pengurusan administrasi. Tahun 2009 berlanjut pada pengerjaan fisik infrastruktur penanggulangan banjir yang direncanakan selesai tahun 2010. Sementara tahun 2011-2012, proyek ini berlanjut pada pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Bukan jaminan

Mantan Asisten Teritorial TNI Angkatan Darat ini berpendapat, meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat pinjaman dana cukup besar dari Bank Dunia, itu belum dapat menjamin Jakarta terbebas dari banjir. Sebab, pengerukan 13 sungai hanya untuk meminimalisasi ancaman banjir.

”Kalau curah hujan tinggi, seperti yang terjadi pada banjir awal Februari lalu, sungai dan waduk di Jakarta tak mampu menampung luapan air. Dengan demikian, wajar jika terjadi banjir di mana-mana,” kata Prijanto. 

Komisi VII DPR semula mengundang tiga gubernur, yaitu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Namun, ketiga kepala daerah itu tidak hadir. Ketidakhadiran Fauzi Bowo dalam rapat karena sedang melakukan perjalanan dinas ke Turki dan Belanda. Karena itu, Komisi VII DPR yang rencananya mendengarkan rencana masing-masing gubernur mengatasi banjir di wilayah Jabodetabek langsung menunda rapat kerja tersebut. (KSP)