Banjir Masih Ancam Ibu Kota

Jakarta, Kompas - Ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta, pernah lumpuh dilanda banjir besar tahun 2007. Daerah tergenang mencapai 15.070 hektar, sekitar 23 persen dari total luas Jakarta. Untuk mengantisipasi siklus lima tahunan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah.

 

Namun, hal itu belum bisa diandalkan sepenuhnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif dalam rapat antisipasi bencana banjir yang dipimpin Wakil Presiden Boediono, Senin (14/11), juga mengingatkan hal itu.

 

Menurut dia, ada tiga potensi bencana berskala besar yang perlu diantisipasi pada musim hujan mendatang, yakni banjir lahar dingin di Merapi, luapan Bengawan Solo, dan banjir di DKI Jakarta.

 

Sementara dalam rapat koordinasi dengan Wakil Presiden, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sri Woro B Harijono menjelaskan, pemetaan yang disusun BMKG bekerja sama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional serta Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan, hingga Januari ada 11 provinsi yang berpotensi tinggi mengalami banjir. Pada bulan ini potensi banjir juga dialami Aceh dan Sumatera Utara, selain Sumatera Barat.

 

Adapun pada Desember, ancaman banjir akan dihadapi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Pada Januari, wilayah yang perlu berwaspada menghadapi banjir besar adalah Kalimantan Barat dan semua provinsi di Jawa.

 

Sejumlah menteri terkait di bidang kesejahteraan rakyat hadir dalam rapat yang berlangsung di Kantor Wapres tersebut.

 

Secara terpisah, Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Novizal dalam perbincangan dengan Kompas juga menegaskan, apa pun upaya pemerintah pusat dan provinsi mengantisipasi banjir di Jakarta tidak bisa menjamin kawasan Ibu Kota total bebas banjir.

 

Hal ini disebabkan ada tiga faktor alam yang sulit diprediksi dinamikanya dan pengendaliannya butuh kerja sama sejumlah pihak, termasuk masyarakat.

 

”Ketiga faktor itu adalah curah hujan kiriman dari bagian hulu, Puncak dan Bogor, kemudian pengaruh pasang laut di pantai utara atau bagian hilir, serta muka alam Jakarta yang memang sebagian lebih rendah dari laut,” tutur Novizal.

 

 

Wapres pun langsung menginstruksikan para pejabat yang berwenang agar terus mengecek langkah-langkah antisipasi yang sudah dirancang. Pengecekan pun harus berjalan secara terintegrasi, baik dalam penanggulangan banjir maupun bantuan kepada korban manusia.

 

Wapres juga menugasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk mengoordinasikan pengecekan di lapangan tersebut.

 

”Kesiapan yang harus dicek secara terintegrasi itu termasuk yang di Jakarta. Setelah itu paling telat sebulan lagi kita bisa bahas kembali bersama-sama,” kata Wapres Boediono.

 

 

Menurut Novizal, untuk mengantisipasi banjir besar seperti terjadi pada 2007, 2002, dan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan sejumlah proyek teknis untuk memperlancar aliran air menuju sungai dan laut, termasuk menampung kelebihan air saat puncak musim hujan.

 

DKI Jakarta juga fokus membenahi sistem drainase, membangun rumah pompa, dan merevitalisasi situ atau waduk. Pengerukan saluran makro dan sungai-sungai kecil juga menjadi prioritas.

 

Sementara itu, pengerukan dan normalisasi 13 sungai besar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum.

 

Menurut Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Pitoyo Subandrio, pengerukan 13 sungai itu sudah berlangsung selama tiga tahun. Proyek ini didanai Bank Dunia lebih dari Rp 2 triliun.

 

”Sudah dimulai sejak awal 2011, yaitu di Sungai Pesanggrahan, Kali Angke, dan Sunter. Secara bertahap akan dilakukan hingga 2013-2014,” katanya.

 

Pitoyo juga memaparkan, upaya antisipasi banjir Jakarta dilakukan dengan pengerukan sungai dan penyelesaian Kanal Banjir Timur.

 

Ada juga sembilan program untuk Ciliwung, yaitu menyudet Kali Ciliwung di Kebon Baru dan Kalibata, pembangunan rumah susun sederhana sewa, pemukiman kembali penduduk di bantaran sungai, normalisasi Ciliwung di ruas Pintu Air Manggarai-Jembatan Kalibata, serta penambahan satu pintu air di Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet.

 

Program lain adalah memfungsikan kembali Sungai Ciliwung lama sesuai dengan kapasitasnya, peningkatan jembatan di Kanal Banjir Barat dan Ciliwung, revitalisasi situ-situ, pembangunan sumur resapan, dam parit, dan penghijauan di bagian tengah dan hulu DAS Ciliwung, serta terakhir baru membangun terowongan (interkoneksi) Sungai Ciliwung-Kali Cipinang.

 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berkeyakinan, perbaikan dinding sungai dan membangun sistem informasi banjir yang efektif bisa mengurangi dampak banjir. Normalisasi Kanal Banjir Timur juga sangat menolong mengurangi banjir di kawasan timur Jakarta.

 

Pemerintah pusat juga sudah mulai merehabilitasi tiga sungai di Jakarta, yakni Kali Angke, Kali Pesanggrahan, dan Kali Sunter. Pengerukan sungai dan pembangunan turap dinding sungai tersebut ditargetkan selesai 2013.

 

Namun, program rehabilitasi tiga sungai masih menghadapi kendala pembebasan tanah mengingat hampir di seluruh tepian hulu sungai-sungai dibangun rumah warga. Pembebasan tanah menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, sementara DKI punya keterbatasan anggaran.

 

 

Ahli konservasi, yang juga Ketua Program Magister Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono, menegaskan, revitalisasi sungai adalah keharusan mutlak yang menjadi kunci penanggulangan banjir Jakarta.

 

Dia menegaskan, pendekatan proyek, seperti pembangunan kanal, polder, dan gorong-gorong, tidak akan mengatasi banjir.

 

”Normalisasi sungai sesuai asalnya dulu, termasuk revitalisasi bantarannya dengan catatan harus ada daerah tangkapan air (luapan banjir), juga kawasan ruang terbuka hijau untuk resapan air,” kata Tarsoen.

 

Arsitek lanskap Nirwono Joga juga menilai pemerintah belum memiliki rencana induk (masterplan) jelas soal penanganan banjir. (NEL/WHY/PUT/GAL)