|
JAKARTA: Proyek pembangunan banjir kanal timur (BKT) diprediksi baru bisa difungsikan pada 2012, menyusul besarnya anggaran pembangunan proyek infrastruktur itu. Sekretaris Daerah DKI Muhayat mengatakan beberapa infrastruktur yang akan dibangun di BKT adalah jembatan dan pintu air, selain fisik kanal utama. Penyelesaian pembebasan lahannya sendiri, menurutnya, ditarget rampung tahun depan setelah sisa lahan yang belum dibebaskan sekitar 700-an persil. "Untuk percepatan pembebasan lahan, kami mengadakan pengawasan atau monitoring pembayaran ganti rugi lahan agar bisa berjalan baik," ujarnya akhir pekan lalu. Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, proses penyelesaian proyek BKT dilakukan dengan sistematis, terutama dalam hal pembayaran pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab DKI. Dia mengatakan laporan dari hasil pembayaran dan luas lahan yang terbebaskan wajib dilaporkan pada gubernur sebulan sekali, agar proses pembebasan lahan bisa terpantau dan berjalan dengan transparan. Sesuai NJOP Terkait dengan harga nilai jual objek pajak yang dibayarkan untuk ganti rugi itu, Fauzi mengatakan pembayarannya disesuaikan dengan nilai NJOP sesuai tahun berjalan. Hal itu, katanya, sesuai kesepakatan dengan warga yang terkena pembebasan lahan. Warga sendiri semula menuntut pembayaran NJOP sesuai dengan tahun ini yakni Rp850.000 sampai dengan Rp1,78 juta per m2. Namun, Pemprov DKI menetapkan nilai ganti rugi sesuai dengan NJOP tahun lalu yakni Rp700.000 hingga Rp1,72 juta per m2. "Jika ada warga yang mau menahan tanahnya agar harganya terus naik sesuai harga tahun berjalan, maka kami minta agar segera menjualnya demi kepentingan bersama," ujar gubernur. Hingga 2007, jumlah lahan yang telah dibebaskan yakni sebanyak 3.276 persil dari total 4.039 persil lahan yang terkena proyek pembangunan BKT. Dana yang telah digulirkan untuk membebaskan lahan itu mencapai Rp1,4 triliun. Pembangunan fisik BKT dikerjakan oleh 8 kontraktor dengan sistem pembayaran multiyears yang berakhir Nov. 2009. Kedelapan kontraktor tersebutPT Waskita Jaya (Persero), PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama, PT Wijaya Karya (Persero), PT RSEA Enggineering Corp-PT Sarang Tehnik JO, PT Hutama Karya (Pesero)-PT Bumi Karsa JO, PT PP (Persero), PT Sac Nusantara-PT Basuki Rahmanta JO, dan PT Adhi Karya (Persero). Proyek BKT membentang sepanjang 23,5 km melewati 11 kelurahan di Jaktim dan dua kelurahan di Jakut. Kanal tersebut diproyeksikan mampu menampung air 390 m3 per detik. Dengan adanya BKT, banjir di kawasan timur Jakarta seluas 270 m2 dari luapan sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung diharapkan dapat dikendalikan secara signifikan. Sebelumnya, Departemen Pekerjaan Umum melaporkan telah membelanjakan dana Rp75 miliar atau 5,86% dari total nilai kontrak proyek pembangunan fisik BKT sebesar Rp1,25 triliun. Dengan dana tersebut, Departemen PU telah menyelesaikan penggalian kanal dengan akumulasi sepanjang 7,7 km membangun satu jembatan di Cipinang Selatan dan membangun dua bendungan. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mengembalikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp25 miliar yang dikucurkan pemerintah pusat, menyusul belum rampungnya kelengkapan proses administrasi lahan yang akan dibebaskan. Dana itu merupakan pengucuran dana tahap pertama dari hibah dana sebesar Rp400 miliar yang diberikan pemerintah pusat dalam proses pembebasan lahan BKT di Jakarta. Menurut Wagub DKI Jakarta Prijanto, pengucuran dana itu telah diterima DKI sejak dua bulan lalu. Mia Chitra Dinisari Post Date : 01 September 2008 |