Meski hingga pertengahan Desember 2009 intensitas hujan di kawasan Jabo-detabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) belum menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, namun warning Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), November lalu seyogianya tetap diperhatikan.
Seperti diketahui, menghadapi musim hujan pada akhir 2009 ini, BMKG mengingatkan semua pihak (pemerintah dan masyarakat), puncak curah hujan akan terjadi awal Januari 201 dan tidak tertutup kemungkinan akhir Desember, dengan intensitas lebih dari biasanya. Karena itu kemungkinan terjadi banjir dengan genangan lebih meluas patut diantisipasi.
Bagi Jakarta dan kawasan sekitarnya, mengatasi banjir, yang rutin terjadi setiap tahun, memang tidak mudah. Sebab banyak faktor yang sebenarnya ikut menjadi penyebab meluasnya genangan. Dari sudut geomorfologis, topografis, dan hidrologis, Jakarta dan sekitarnya rentan ancaman banjir. Sebab selain berada di dataran rendah, bahkan sekitar 40% (26.000 hektare) wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut rata-rata, juga terdapat 13 sungai yang mengalir membelah wilayah Ibukota.
Faktor kondisi geografis ini yang menyebabkan Jakarta sangat mudah diterjang banjir. Dalam rekaman sejarah, peristiwa banjir besar menggenangi Kota Jakarta terjadi pada zaman kolonial, 1621, 1654, dan 1918. Setelah Indonesia merdeka, banjir besar terjadi pada 1976, 1996, 2002, 2006 dan 2007.
Selain faktor alam, perilaku manusia ikut memberikan kontribusi signifikan, sehingga genangan meluas. Kerusakan lingkungan daerah aliran sungai (DAS) di bagian hulu, berkurangnya area resapan air karena menjamurnya "hutan beton" di bagian tengah dan hilir, hilangnya sebagian besar situ, dan kebiasaan membuang sampah ke sungai adalah beberapa faktor yang mendorong banjir kian sering menyapa Jakarta. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat pada akhirnya menyulitkan pengendalian pemanfaatan ruang. Bersamaan dengan itu, volume sampah kian meningkat. Menurut Dinas Kebersihan DKI Jakarta, volume sampah sudah mencapai 7.500 ton per hari (data 20 November).
Meski ancaman banjir sudah rutin setiap tahun, namun hingga kini belum terlihat adanya strategi penanggulangan komprehensif. Yang ada hanya tindakan antisipasi tahunan yang bersifat sektoral, dan kerap menimbulkan berbagai masalah baru yang tak kalah peliknya.
Strategi Breen
Dalam sejarah, strategi penanggulangan banjir Jakarta yang relatif lengkap adalah yang disusun oleh Prof. Dr. Ir. H Van Breen dan kawan-kawan pada awal abad 20. Kerangka pemikiran yang mendasari strategi ini pula yang hingga saat ini dijadikan acuan penanggulangan banjir di Ibukota.
Pendekatan yang dipakai Breen dan kawan-kawan sebenarnya sederhana, yakni mengendalikan aliran air dari hulu hingga hilir dengan membangun sejumlah saluran pemecah. Tujuannya agar pada saat debit air sungai memuncak (baca:banjir) aliran air dari hulu tidak serempak ke wilayah Jakarta. Untuk itu, dibangun Bendung Katulampa, Ciawi di hulu Cilwung dan Bendung Empang di hulu Cisadane. Lewat dua bendung ini, limpahan air dari Sungai Ciliwung dan Cisadane dialirkan ke sejumlah saluran irigasi sebelum masuk kembali ke Sungai Ciliwung dan Cisadane. Saluran-saluran air itu kini dikenal sebagai Sungai Kalibaru (Kalibaru Barat dan Kalibaru Timur). Aliran air, baik yang berasal dari batang sungai maupun saluran buatan, akhirnya ditampung pada "sungai buatan" yang dibangun di bagian selatan kota (kini bagian tengah kota), yakni "Kanal Banjir Barat," yang melintang dari kawasan Manggarai hingga muara Sungai Angke di Jakarta Barat.
Meski strategi penanggulangan banjir Breen pada zamannya dinilai cukup memadai, namun seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Jakarta, lama-kelamaan strategi tersebut kehilangan efektivitasnya. Perkembangan Kota Jakarta yang kian pesat serta perubahan fungsi lahan di bagian tengah dan hulu sungai setelah Indonesia merdeka menyebabkan Jakarta terus dilanda banjir.
Upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Wali Kota Jakarta Soediro dan Gubernur DKI Jakarta Soemarno, dengan membentuk Komando Proyek Pencegahan Banjir DCI Jakarta (Kopro Banjir), belum menunjukkan hasil maksimal. Penyebabnya, keterbatasan dana, karena kondisi perekonomian negara saat itu tidak kondusif.
Pada masa Gubernur Ali Sadikin, Kopro Banjir baru bisa efektif bekerja, antara lain, mengembangkan sistem polder, membangun waduk dan saluran, serta menata infrastruktur pencegahan banjir. Namun, secara konseptual, strategi yang dijalankan masih mengadopsi strategi Breen yang disempurnakan menjadi "Master Plan Jakarta 1966-1988."
Kondisi Jakarta yang selalu menjadi "langganan banjir" jelas potret memilukan dan memalukan Indonesia di mata dunia. Apalagi dalam penanganan banjir belum terlihat adanya strategi baru, yang lebih baik dari pemikiran Breen seabad silam.
Satu-satunya yang mungkin masih dapat memberikan kegembiraan adalah pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) yang kini sedang dikerjakan. Namun, pembangunan KBT bukan sesuatu yang baru, Sebab sejatinya rencana pembangunan "sungai buatan" ini telah muncul 30 tahun lalu, sementara proses pembangunannya pun cenderung tersendat-sendat, sehingga tidak sesuai dengan alokasi waktu yang dijadwalkan.
Alasan yang mengemuka juga klasik, yakni keterbatasan dana. Pemerintah Pusat pada masa Presiden Megawati, melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie sempat menjanjikan kucuran dana Rp 15 triliun. Ternyata itu hanya sebatas janji, karena hingga akhir masa pemerintahan tersebut dana yang dijanjikan tak kunjung mengucur. Sikap DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009 juga kerap menghambat pengalokasian dana untuk KBT dengan alasan.yang tidak jelas. Padahal, implikasi perubahan lingkungan kawasan Jadebotabek yang luar biasa, penanggulangan banjir Jakarta sudah memerlukan strategi serta pendekatan yang juga bersifat luar biasa. Dengan strategi yang biasa-biasa saja, atau sekadar antisipasi bahaya banjir, bisa dipastikan hasilnya pun tidak maksimal, dan tentu Jakarta tetap menjadi langganan banjir.
Dilematis
Mengatasi persoalan banjir Jakarta tampak makin sulit, karena kondisi lingkungan Jadebotabek sudah berubah. Akibatnya, asumsi yang dipergunakan dalam program pencegahan banjir harus berubah. Jika sebelumnya yang menjadi kendala utama adalah keterbatasan dana, maka kini banyak faktor yang tumpang-tindih dan semuanya membutuhkan penanganan serius.
Keterbatasan dana, bisa saja diatasi dengan bantuan Pemerintah Pusat melalui dana alokasi khusus untuk merevitalisasi kawasan hinterland dengan menertibkan kawasan lindung di hulu sungai, melakukan moratorium pembangunan terutama yang menggunakan lahan luas, menutup penyedotan air tanah dalam, memperbaiki drainase kota, revitalisasi 13 aliran sungai, membangun tambahan waduk dan polder, meningkatkan disiplin masyarakat dalam membuang sampah, menanam pohon, serta membuat biopori dan sumur resapan. Selain itu, terus-menerus mengubah paradigma masyarakat yang masih kuat mempertahankan tinggal di rumah dengan pola horisontal dibandingkan dengan pola vertikal (rumah susun/apartemen).
Melihat kompleksitas permasalahan lingkungan di Jakarta dan sekitarnya, berbagai upaya tersebut mustahil dapat diselesaikan dalam jangka sepuluh tahun, apalagi tidak dilakukan integratif dengan Pemerintah Pusat, Banten, dan Jawa Barat. Jumlah penduduk terus bertambah dalam ruang wilayah yang statis.
Patut dipahami jika mengacu pada Undang-Undang Tata Ruang yang mengharuskan adanya ruang terbuka hijau seluas 30% dari luas wilayah, sementara yang ada masih di bawah 10%, maka penanggulangan tersebut jelas bukan pekerjaan mudah. Demikian pula mengenai revitalisasi 13 sungai yang sesungguhnya menyimpan berbagai persoalan teknis dan sosial yang rumit. Problema yang sama juga bakal ditemui dalam penertiban kawasan Puncak.
Lalu, apakah kenyataan yang dilematis ini dibiarkan terus menggerogoti Jakarta yang menjadi kebanggaan bersama? Jawabannya tentu tidak. Sebab berbagai permasalahan sebenarnya dapat diatasi jika semua pemangku kepentingan memiliki tekad yang sama, dan bersedia bersinergi termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, untuk lebih peduli dengan ibu kota negara RI tercinta. Bila semua itu tidak berjalan sesuai rencana, semakin jelas Jakarta, kini dan masa mendatang, tetap berkubang banjir dengan dampak negatif yang kian meningkat.
Lukman F Mokoginta Anggota DPRD DKI Jakarta 1992-1999, Ketua Dewan Direktur Lembaga Studi Sosial, Lingkungan dan Perkotaan (LS2LP)
Post Date : 17 Desember 2009
|
