|
PALEMBANG (Media): Banjir yang melanda areal persawahan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) makin meluas. Kini serangan banjir memorak-porandakan lahan pertanian di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya, banjir merendam ribuan hektare (ha) padi siap panen di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulur Timur. Ketinggian air di Kecamatan Pemulutan hingga 50 sentimeter (50 cm). Banjir di wilayah itu terjadi akibat luapan Sungai Ogan dan Sungai Musi, setelah hujan deras selama satu pekan mengguyur wilayah itu. Ratusan ha areal tanaman padi milik warga dan rumah penduduk di sejumlah desa tergenang banjir. Namun, banjir tidak masuk rumah karena rata-rata bangunan rumah bertiang. Pemantauan Media di Kecamatan Pemulutan, kemarin, tanaman padi berumur dua bulan dan telah berbuah, nyaris tidak terlihat karena terendam banjir. "Kami pasti tidak bisa panen tahun ini. Apa yang mau diambil, padi sudah mati oleh air," ujar Abunawar Baseban, 56, petani dari Desa Pelabuhan Dalam, Pemulutan kepada Media. Petani yang memiliki lahan padi 2,5 ha ini mengatakan hampir semua areal padi di desanya terendam. Areal pertanian padi yang dilanda banjir itu melanda sejumlah desa antara lain Desa Pelabuhan Dalam, Ulak Aurstanding, Talang Pangeran, Palu, Pemulutan Ilir, Segayam, Ulak Kembahang, dan Desa Teluk Kecapi. Sejumlah petani mengakui kondisi yang tidak normal ini membuat mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka mengkhawatirkan dua bulan ke depan tidak dapat menanam padi, sehingga produksi padi jadi berkurang. "Sekarang saja, banyak petani menjual simpanan beras untuk keperluan sehari-hari. Padahal, simpanan itu seharusnya dipakai waktu bercocok tanam dan menjelang panen," kata Darmadi, 57, petani Desa Segayam. Rugi Rp500 miliar Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Batam memperkirakan kerugian akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi selama sepekan ini mencapai Rp500 miliar. Ketua Tim Penanggulangan Banjir Kota Batam Syamsul Bahrum mengatakan kerugian itu meliputi 727 unit rumah hancur, 2.415 rumah rusak berat, dan 1.450 rumah rusak ringan. Selain itu, tiga puskesmas antara lain Sagulung dan Tanjung Sengkuang rusak. Sebanyak 27 rumah ibadah, 20 gedung sekolah, dan puluhan perkantoran pemerintahan dan swasta juga ikut rusak. Di sektor infrastruktur, terdapat tiga jalan raya yang putus total akibat banjir, yakni di Batu Aji, Telaga Punggur, dan Sekupang. Sedikitnya 17 titik badan jalan retak dan sekitar 30 kilometer jalan rusak berat. Dari Gresik, Jawa Timur (Jatim), banjir susulan melanda Desa Cermen Klerek, Kecamatan Kedamean, Kamis (12/1) malam setelah hujan deras mengguyur Gresik dan sekitarnya. Kali Lamong yang melintas desa itu kembali meluap setinggi dua meter. Rasiman, warga Desa Cermen Klerek, berharap Pemkab Gresik mau memberikan bantuan berupa pompa air untuk mengeluarkan air dari kawasan tersebut. Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, seorang tewas, belasan rumah dan puluhan ha sawah rusak akibat tanah longsor yang terjadi di tiga wilayah di Kecamatan Sukatani, Kamis malam. Tiga wilayah itu, yakni Desa Panyindangan, Desa Sindanglaya, dan Desa Pasirmunjul. Korban tewas, Idris, 70, warga RT 3/RW 2 Kampung Tegallaja, Desa Sindang Laya. Korban tewas saat sedang memperbaiki saluran air di belakang rumahnya. "Longsoran berasal dari kawasan perbukitan yang terletak tidak jauh dari rumah," tutur Utay, 35, anak kandung korban. Sedikitnya 138 warga Desa Tundakan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, saat ini masih mengungsi di rumah tetangga, setelah longsor yang menimpa empat rumah warga di desa itu Selasa (10/1). Mereka khawatir rumah mereka terancam longsor. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana Alam segera diselesaikan. Dengan adanya payung hukum diharapkan penanganan bencana dapat lebih cepat, tepat dan profesional. Hal itu dikatakannya di sela-sela peninjauan para pengungsi korban bencana longsor di Gunung Reja, Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng), kemarin. Dari Surabaya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur Ridho Syaiful Ashadi mengatakan pihaknya menolak dimasukkan dalam tim investigasi bentukan Gubernur Imam Utomo yang akan menyelidiki banjir bandang di Kabupaten Jember. Alasannya, Pemprov Jatim telah mengabaikan peringatan Walhi soal bencana di Jember. (Tim Media/N-2) Post Date : 14 Januari 2006 |