SEMARANG -- Bencana banjir yang melanda wilayah Pati dan sekitarnya diduga akibat sedimentasi di Kali Juwana. Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Kamal Fauzi, meminta pemerintah segera menormalkan Kali Juwana agar banjir besar tidak terjadi lagi. "Perlu pengerukan Kali Juwana dan penyodetan di Guyangan," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kemarin.
Menurut Kamal, sedimentasi membuat daya tampung Sungai Juwana menurun, sehingga, saat turun hujan, luapan air tidak bisa dihindari lagi. Program pengerukan ini sebenarnya sudah diusulkan pemerintah Jawa Tengah ke pemerintah pusat tujuh tahun lalu. "Namun, sampai saat ini belum juga terealisasi," katanya.
Pemerintah Jawa Tengah tidak bisa berbuat banyak untuk mengantisipasi banjir Sungai Juwana. Sebab, kewenangan pengelolaan sungai itu berada di pemerintah pusat. Jawa Tengah hanya diberi kewenangan mengurus Sungai Bodri.
Sampai kemarin, imbas luapan Sungai Juwana masih terlihat. Kendaraan merayap di jalur Pati-Surabaya akibat air menutup badan jalan. Ratusan rumah di Kecamatan Juwana, Jakenan, Gabus, Kaliori, Kayen, dan Sukolilo pun masih terendam air. Begitu juga dengan Stasiun Kereta Tawangyang. "Kereta masih bisa lewat, tapi harus jalan lambat," kata Kepala Humas PT Kereta Api Daerah Operasi IV Semarang Warsono.
Para pengungsi di wilayah Pati sudah mendapatkan bantuan sejak Senin lalu. "Setiap keluarga kami bantu 3 kilogram beras dan 20 bungkus mi instan," kata seorang petugas Pelayanan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pati.
Di Kudus, puluhan warga yang terkena banjir mengungsi ke terminal kargo di Jati Wetan. Sedangkan ratusan lainnya memilih balai desa sebagai tempat berteduh sementara.
Sementara itu, di Jepara, warga di Welahan, Kedung, dan Kalinyamatan memilih bertahan di rumah masing-masing meski ketinggian air di atas satu meter. Warga di tempat ini sebagian besar adalah buruh di pabrik mebel. Mereka memilih bertahan karena takut harta bendanya hilang.
Berkaitan dengan bencana banjir, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Muhammad Haris, meminta pemerintah segera menurunkan tim untuk mengecek persediaan pangan di lokasi banjir. "Perlu peta distribusi pangan secara mendetail," katanya.
Menurut Haris, stok pangan sampai Desember 2007 masih 1,2 ton. Namun, jika dihadapkan pada kondisi bencana seperti ini, dia khawatir persediaan itu tidak mencukupi. Apalagi jalur transportasi terhambat karena jalan terendam air. Rofiuddin | Bandelan
Post Date : 20 Februari 2008
|
