|
MEDAN– Meskipun perencanaan sudah matang, pembangunan Bendungan Lau Simeme sampai saat ini tidak juga dilaksanakan. Ketiadaan bendungan yang diproyeksikan bisa mengendalikan banjir ini akan menyulitkan penanganan banjir Kota Medan. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II Pardomuan Gultom mengatakan, bendungan tersebut merupakan solusi terakhir dan yang paling efektif mengatasi banjir di Kota Medan dan sekitarnya. Dia juga mengumpamakan kondisi penanganan banjir di Kota Medan saat ini seperti baju tanpa lengan. Artinya, walaupun berbagai upaya telah dilakukan, belum seluruhnya bisa terlaksana. Akibatnya,pengendalian banjir di Kota Medan dan sekitarnya belum maksimal. “Bendungan Lau Simeme adalah solusi pengentasan banjir di Kota Medan dan sekitarnya. Namun,sampai saat ini masih terkendala dalam pembebasan lahan sehingga konstruksi belum bisa dilaksanakan,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD Sumut di Gedung Dewan,kemarin. Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi D Biller Pasaribu itu dihadiri sejumlah anggota Komisi D DPRD Sumut.Pardomuan mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan dukungan semua pihak di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), termasuk anggota Dewan untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut. Menurut dia, pembebasan lahan harus disegerakan agar bisa dilakukan langkah-langkah selanjutnya terhadap pembangunan bendungan senilai Rp1,4 triliun tersebut. “Pemerintah pusat berkomitmen untuk merealisasikan Bendungan Lau Simeme yang akan menjadi waduk pertama di Sumut. Namun,tanpa ada upaya serius dari daerah khususnya dalam pembebasan lahan, maka sulit melaksanakan tindak lanjutnya,” ungkap mantan Kepala BWSS V Sumatera Barat (Sumbar) itu. Menanggapi hal ini, anggota Komisi D DPRD Sumut Fadly Nurzal mengingatkan agar BWSS II segera merealisasikan pembangunan bendungan tersebut. Sebab, jika itu bisa menjadi solusi, semua pihak tentu siap mendukung untuk kepentingan masyarakat banyak. “Itu rencananya sudah lama, jadi harus segera direalisasikan. Kami juga meminta Pemprov Sumut untuk melakukan langkah konkret terhadap percepatan pembangunan bendungan ini,”tuturnya. Komisi D DPRD Sumut dalam salah satu kesimpulannya pun menyepakati untuk mempercepat realisasi Bendungan Lau Simeme. Untuk itu, koordinasi terkait segala sesuatunya dalam upaya percepatan tersebut akan diintensifkan. “Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunannya, BWSS II yang tahu ini.Apa kebijakannya, jangan diam saja. Bendungan Lau Simeme itu dibutuhkanuntukmencegahbanjir Medan, cadangan air bersih, pengairan, pembangkit listrik, perikanan dan pariwisata,” papar Ketua Komisi D Yan S. fakhrur rozi Post Date : 10 April 2012 |