Banjir Bandang Hambat Pasokan BBM

Sumber:Media Indonesia - 02 Mei 2005
Kategori:Banjir di Luar Jakarta
KUTACANE (Media): Banjir bandang yang melanda tiga desa di Kecamatan Badar, Aceh Tenggara, Rabu (27/4), telah menghambat pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke daerah tersebut beberapa hari belakangan ini.

Bahkan, kemarin, persediaan BBM jenis premium nyaris hilang sama sekali di pasaran. Satu-satunya pangkalan yang menjual premium sesuai harga dari PT Pertamina, di Blangkejeren, sudah kehabisan stok.

Pemilik pangkalan BBM, Sofyan, yang hendak dikonfirmasi tentang masalah itu, tidak berada di tempat. Belakangan berembus isu adanya upaya penimbunan BBM di pangkalan tersebut dengan harapan menangguk keuntungan.

Namun, staf yang ada di pangkalan itu membantah isu penimbunan dimaksud. Sampai tadi malam, premium dan solar hanya ada di tingkat pengecer dengan harga melonjak tajam menjadi Rp3.500 s.d Rp4.000 per liter.

Pantauan Media di Kutacane hingga Sabtu (30/4), truk-truk pengangkut sembilan bahan pokok (sembako) dan BBM masih menumpuk di kasawan Jonggar. Seharusnya truk-truk tersebut mengangkut kebutuhan harian untuk warga Blangkejeren.

Akibat putusnya hubungan transportasi darat itu, harga bahan kebutuhan harian juga meningkat di Blangkejeren dan sekitarnya. Terutama bahan-bahan yang dipasok dari Medan melalui Kutacane.

Menurut Wedi Kamaluddin, Kepala Cabang Pertamina Banda Aceh, stok premium di Kabupaten Gayo Lues cukup untuk sehari atau dua hari. Dia mengakui, penyaluran BBM ke kabupaten itu terkendala bongkahan batu dan tanah longsor yang menutupi jalan di tujuh titik. Bupati Gayo Lues berjanji akan mengedrop BBM dan sembako lewat Takengon.

Hingga kemarin, lanjut Wedi, stok premium di Kabupaten Gayo Lues masih tersedia sekitar tiga ton. Sementara stok solar sekitar 50 ton.

''Itu belum termasuk yang ada di sejumlah pengecer,'' kata Wedi.

Sebetulnya Pertamina sejak Kamis (28/4) berusaha memenuhi kebutuhan premium di Blangkejeren. Tetapi tiga mobil tangki yang masing-masing berkapasitas 12 ton terjebak di antara dua longsoran, antara Kutacane dan Blangkejeren.

Pertamina baru dapat memasok tambahan BBM ke Blangkejeren jika pemda setempat memindahkan bongkahan batu dan tanah yang menimbun jalan.

''Kami tidak bisa kerja sendiri. Kami butuh bantuan pemda untuk membersihkan jalan,'' ujar Wedi sambil menambahkan bahwa BBM yang dipasarkan di Blangkejeren didatangkan dari Depot Pertamina di Labuhan Deli, Sumatra Utara, melalui Kutacane.

Bantuan agen

Kini, alur distribusi BBM dan sembako akan dialihkan ke jalur Lhok Seumawe-Blangkejeren. Wakil Ketua DPRD Gayo Lues, Amru, mengakui persediaan premium yang ada di sejumlah pengecer di seluruh daerah itu akan habis dalam dua hari.

''Harga premium kini meningkat dua kali lipat. Saya melihat, ada penyalur yang sengaja menyimpan premium untuk dijual dengan harga tinggi,'' ungkap Amru.

Kepada pemda dia berharap turut memerhatikan kondisi jalan sehingga kelangkaan BBM tidak lagi terjadi di Gayo Lues. Bupati Gayo Lues Ali Kasim menyatakan pihaknya akan meminta bantuan agen minyak di Bireuen untuk memasok BBM ke Gayo Lues.

''Akibat kelangkaan premium, sejak dua hari lalu harga komoditas ini di Blangkejeren naik jadi Rp5.000 per liter. Selain meminta pasokan BBM pada agen minyak, saya juga akan meminta bantuan pengusaha untuk mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok ke Blangkejeren,'' kata Ali.

Sementara itu, perdebatan penyebab banjir bandang terus berlanjut. Banjir bandang yang merendam permukiman warga di Desa Jonggar Asli, Lawe Mengkudu, dan Lak-Lak, di Kecamatan Badar, sebagian di antaranya akibat kondisi hutan di subdaerah aliran sungai yang gundul.

Tiga daerah aliran sungai (DAS) di kawasan hulu meliputi sub-DAS Lawe Ger-ger, sub-DAS Lawe Mengkudu, dan sub-DAS Kali Alas, hingga pertengahan April 2005 telah diketahui terdegradasi karena penebangan kayu ilegal oleh sekelompok orang dengan pelindungan aparat pemerintah maupun anggota legislatif.

''Kami sangat menyayangkan keterlambatan pemerintah mengantisipasi bencana. Padahal Walhi Aceh telah memberikan peringatan bahaya penebangan liar di tiga DAS itu sejak pertengahan Februari 2005 kepada Pemprov Aceh maupun Pemkab Aceh Tenggara, tetapi tidak direspons,'' ujar Deputi Direktur Walhi Aceh, Djumadi, kemarin. (HP/X-8)

Post Date : 02 Mei 2005