Bandung Lautan Sampah Lagi

Sumber:Koran Sindo - 22 Maret 2007
Kategori:Sampah Luar Jakarta
BANDUNG (SINDO) Kota Bandung kembali terancam menjadi lautan sampah dalam beberapa bulan ke depan. Pasalnya, alokasi dana untuk PD Kebersihan di APBD 2007 belum dapat dicairkan dalam waktu dekat ini.

Padahal, dana sebesar Rp47 miliar itu merupakan 70% pemasukan PD Kebersihan Kota Bandung. Sementara itu, pendapatan dari retribusi sampah belum maksimal, apalagi dengan mekanisme pembayaran yang baru diterapkan, melalui ketua Rukun Warga (RW). Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung M Iqbal Abdul Karim mengatakan, biasanya alokasi dana untuk PD Kebersihan dari APBD masuk ke pos pembayaran public service.

Tapi, sejak pemberlakuan Permendagri No 13/2006, alokasi dana tersebut jadi masuk ke pos subsidi. Dia menambahkan, perubahan pos alokasi ini berdampak panjang. Anggaran untuk PD Kebersihan tidak bisa langsung dicairkan dan harus melalui proses audit keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar terlebih dulu. Padahal diperkirakan, PD Kebersihan akan kehilangan 50% pendapatan dari pungutan retribusi sampah. Penyebabnya, perubahan mekanisme baru pengumpulan retribusi melalui ketua RW yang mulai diterapkan pada Maret 2007.

Mekanisme baru pengumpulan retribusi itu belum disosialisasikan dan belum ada persiapan matang. Buktinya, baru sedikit ketua RW yang telah menjalin kerja sama dengan PD Kebersihan. Saya memperkirakan, pendapatan retribusi sampah pasti menurun lebih dari 50% selama dua bulan ini,kata Iqbal. Iqbal menjelaskan, PD Kebersihan membutuhkan waktu dua bulan untuk konsolidasi dengan seluruh RW di Kota Bandung, sembari menunggu selesainya audit.

Dengan demikian, operasional baru berjalan lancar kembali pada Mei mendatang. Selama jangka waktu itu, pihaknya memperkirakan akan terjadi penumpukan sampah di beberapa tempat pembuangan sampah sementara (TPS) lantaran PD Kebersihan tak memiliki dana operasional. Kinerja PD Kebersihan dari FebruariApril pasti turun. Tidak mungkin mereka bisa optimal bekerja tanpa dana,kata Iqbal.

Saat ini saja, ujar Iqbal, operasional mereka terbatas karena kekurangan armada. PD Kebersihan hanya memiliki 70 armada pengangkut sampah. Padahal idealnya, PD Kebersihan Kota Bandung harus memiliki 140 armada. Dari 70 armada, hanya 20 armada yang kondisinya masih baru.Lan-taran berusia lebih dari 20 tahun, kondisi 50 armada lainnya tak bisa berfungsi maksimal. Jika tak ingin Bandung kembali menjadi lautan sampah, PD Kebersihan harus terus beroperasi.

Selama musim hujan saat ini, jam kerja harus bertambah, tegas Iqbal. Iqbal mengungkapkan, manajemen PD Kebersihan memang tidak bagus. Selama lima tahun terakhir, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung ini terus saja merugi. Padahal, perubahan status dari dinas ke perusahaan daerah diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Persentase pemasukan terbesar berasal dari bantuan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pendapatan dari retribusi rumah tinggal hanya berkisar 14%, retribusi niaga 8%, pasar 4%, dan pemasukan lain-lain 4%.

Untuk memperbaiki keadaan, Iqbal menyarankan dua hal. Pertama adalah mengembalikan status PD Kebersihan kembali menjadi dinas. Pilihan kedua, ganti Direktur Utama PD Kebersihan dengan orang dari profesional. Tugas PD Kebersihan kan bukan hanya mengurus sampah tapi juga mencari profit,tambah Iqbal dengan tegas. Sementara itu, Direktur Umum PD Kebersihan Kota Bandung Nana Maulana menjelaskan, belum ada perkembangan jauh soal kerja sama penagihan dan pengumpulan retribusi sampah melalui ketua RW. Hingga kini, baru 275 dari 1502 RW yang telah menjalin kerja sama. (evi panjaitan)



Post Date : 22 Maret 2007